Katakata.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mulai menyiapkan pembenahan besar-besaran sistem digital distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah penyalahgunaan QR Code yang selama ini masih ditemukan di lapangan, sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, pengembangan sistem dilakukan melalui roadmap teknologi informasi (IT) BBMAS yang akan diterapkan secara bertahap mulai 2026.
Tahap pertama difokuskan pada pembangunan enterprise data warehouse yang terintegrasi dengan sistem PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan QR Code secara bersama agar tidak lagi mudah diduplikasi.
“Kami menyiapkan roadmap mulai tahun 2026. Pondasinya adalah enterprise data warehouse yang akan terintegrasi dengan Pertamina Patra Niaga. Ke depan QR Code akan kami kelola bersama sehingga hasil evaluasi dapat menjadi acuan agar QR Code tidak bisa diduplikasi dan seluruh sistem menjadi lebih baik serta lebih akurat,” ujar Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Kamis (16/7/2026).
Pada fase kedua, BPH Migas akan memperkuat integrasi data regional, terutama di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang menjadi pusat distribusi BBM subsidi nasional.
Menurut Wahyudi, kawasan Jamali diprioritaskan karena menyerap hampir 60 persen dari total distribusi BBM subsidi dan kompensasi pemerintah.
“Kenapa Jamali? Karena distribusinya mencapai hampir 60 persen dari total distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara,” jelasnya.
Selanjutnya pada fase ketiga, BPH Migas menargetkan implementasi sistem pengawasan nasional berbasis analisis data yang terintegrasi antara BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai indikasi penyimpangan sehingga pengawasan distribusi BBM menjadi lebih efektif dan efisien.
Dalam paparannya, Wahyudi juga mengungkap salah satu temuan yang menjadi perhatian serius, yakni adanya kendaraan yang melakukan transaksi BBM menggunakan banyak QR Code berbeda.
Ia mencontohkan, hasil analisis digital menunjukkan satu kendaraan dengan nomor polisi yang sama tercatat melakukan 2.560 transaksi dalam satu bulan menggunakan QR Code yang berbeda-beda.
“Per hari transaksinya bisa satu sampai tiga kali. Ini contoh adanya anomali dalam pemanfaatan teknologi yang perlu kita benahi bersama,” katanya.
Temuan tersebut menjadi bukti masih adanya celah penyalahgunaan sistem digital distribusi BBM subsidi. Karena itu, pembaruan teknologi dan integrasi data dinilai menjadi langkah penting untuk memperketat pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.
Melalui pembenahan sistem tersebut, BPH Migas berharap penyaluran BBM subsidi semakin transparan, akurat, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(Rasid Ahmad)