Katakata.id – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan rendahnya penerimaan retribusi daerah masih menjadi perbincangan publik. Meski telah menyampaikan klarifikasi dan mengakui adanya kekeliruan data, polemik tersebut dinilai menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
Pengamat politik Muhammad Zainuddin menilai komentar SF Hariyanto yang menyebut banyak kantin sekolah tutup akibat program MBG sehingga berdampak pada rendahnya retribusi daerah memang layak dikritisi. Menurutnya, secara substansi sulit menghubungkan aktivitas kantin sekolah dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat kontribusi retribusi kantin terhadap penerimaan daerah relatif kecil.
“Di zaman VUCA, yakni situasi yang penuh perubahan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, setiap ucapan pejabat publik sangat mudah menjadi viral. Karena itu, mereka dituntut lebih berhati-hati, baik dalam perkataan maupun tindakan,” ujar Zainuddin saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat Rapat Paripurna DPRD Riau pada Senin, 22 Juni 2026. Sehari kemudian, komentar itu ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai kritik, termasuk dari sejumlah kader Partai Gerindra.
Namun, Zainuddin menilai polemik tersebut semestinya bisa langsung diluruskan di ruang sidang DPRD, bukan setelah menjadi konsumsi publik di media sosial.
Menurutnya, rapat paripurna merupakan forum komunikasi dua arah antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, anggota DPRD memiliki ruang untuk mengoreksi apabila terdapat pernyataan yang dinilai kurang tepat.
“Kenapa saat itu tidak langsung disinggung oleh anggota DPRD, terutama Fraksi Gerindra? Bisa saja karena mereka tidak fokus atau menganggap isu tersebut belum cukup penting untuk dibahas. Tetapi setelah viral, justru banyak yang ikut memberikan tanggapan,” katanya.
Ia menilai fenomena tersebut menggambarkan perubahan dinamika politik di era digital, ketika isu yang viral lebih cepat menarik perhatian dibanding pembahasan dalam forum resmi.
“Anggota DPRD sejatinya berbicara di parlemen, bukan di simpang jalan. Sangat disayangkan jika koreksi tidak dilakukan saat forum resmi berlangsung,” ujarnya.
Meski demikian, Zainuddin berpandangan polemik tersebut tidak akan memberikan dampak politik yang signifikan terhadap SF Hariyanto. Ia menilai langkah cepat Plt Gubernur Riau yang menyampaikan permintaan maaf serta mengklarifikasi pernyataannya sudah cukup meredam polemik yang berkembang.
Menurutnya, wacana agar Kementerian Dalam Negeri turun tangan juga dinilai tidak mendesak.
“Kalau Plt Gubernur sudah mengklarifikasi dan mengakui kekeliruan, saya rasa tidak perlu ada langkah lebih jauh dari Kemendagri. Justru kalau tidak diklarifikasi dan tetap bertahan dengan pernyataan yang keliru, itu baru bisa menjadi persoalan dalam tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau tetap berkewajiban mendukung pelaksanaan kebijakan strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
“Turunnya Kemendagri memang bisa dipandang sebagai bentuk pengawasan, tetapi dalam konteks ini yang lebih penting adalah memastikan komunikasi pemerintah kepada publik berjalan akurat sehingga polemik serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya.(Rasid Ahmad)