Katakata.id – Pengamat politik, Adi Prayitno menilai respons DPR terhadap temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan parlemen terhadap lembaga dan kebijakan negara.
Menurut Adi, temuan mengenai fasilitas yang dinilai tidak lazim di lingkungan Lapas Cibinong tidak semestinya hanya menjadi kontroversi sesaat. Ombudsman sebelumnya menemukan sejumlah fasilitas dan bangunan yang disebut menyerupai hunian dengan fasilitas rumah tangga. Temuan itu kemudian mendapat perhatian Komisi XIII DPR melalui rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bagi Adi, langkah DPR memanggil pihak terkait dan meminta penjelasan merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan. Namun, ia menekankan bahwa respons parlemen tidak boleh berhenti pada satu kasus yang sedang menjadi sorotan publik. Pengawasan, menurut dia, perlu dilakukan secara konsisten terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“DPR harus tetap agresif dan responsif terhadap isu-isu krusial lainnya yang berdampak luas kepada rakyat,” demikian pokok pandangan Adi dalam video tersebut.
Salah satu persoalan yang turut disorot Adi adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia sebelumnya memang beberapa kali menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pengawasan terhadap program tersebut, termasuk setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan. Pada Mei 2026, misalnya, Adi meminta pemerintah daerah dan DPRD ikut melakukan inspeksi serta pengawasan terhadap dapur penyedia MBG.
Adi juga berpandangan bahwa MBG sebagai program prioritas pemerintah harus dijaga akuntabilitas dan kualitas pelaksanaannya. Dalam pernyataan sebelumnya, ia menekankan agar program tersebut tidak bergeser menjadi ruang mencari keuntungan pribadi atau kelompok dan meminta pengawasan diperkuat apabila ditemukan penyimpangan.
Dengan demikian, posisi Adi dalam isu ini bukan menilai persoalan Lapas Cibinong semata, melainkan mendorong konsistensi fungsi pengawasan DPR. Respons terhadap satu persoalan, menurut pandangan tersebut, perlu menjadi bagian dari pola pengawasan yang lebih luas terhadap berbagai kebijakan dan pelayanan publik yang menggunakan sumber daya negara dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, polemik Lapas Cibinong sendiri masih membutuhkan pendalaman. Ombudsman telah menyampaikan temuannya, sementara pihak pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan. Karena itu, tindak lanjut DPR dan pemeriksaan internal pemerintah menjadi penting untuk memastikan fakta, status fasilitas, penggunaan aset, serta ada atau tidaknya pelanggaran dapat dijelaskan berdasarkan bukti.
Bagi Adi, inti persoalannya adalah bagaimana lembaga negara menjalankan fungsi kontrol secara berkelanjutan. DPR tidak hanya dituntut hadir ketika sebuah isu menjadi perhatian publik, tetapi juga konsisten mengawasi persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk kualitas dan keamanan pelaksanaan MBG.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Youtube Adi Prayitno Official