Katakata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Sosial.
Kajian ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, menyusul polemik pengadaan sepatu dalam program tersebut.
“Dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, kajian ini bertujuan memetakan potensi kerawanan korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko tinggi.
Budi menjelaskan, sejumlah modus yang kerap ditemukan dalam pengadaan antara lain perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan, pengaturan spesifikasi yang diarahkan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, hingga praktik pengondisian pemenang tender.
“Penguatan pencegahan di sektor ini menjadi krusial karena tingkat kerawanannya relatif tinggi,” katanya.
Data KPK mencatat, sepanjang 2004 hingga 2025 terdapat 446 perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dari total 1.782 kasus. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap dan gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Selain melalui kajian, KPK juga terus memperkuat pengawasan dengan berbagai instrumen, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI di Kementerian Sosial menunjukkan penurunan dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, yang masuk kategori “waspada”.
Secara lebih rinci, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di kementerian tersebut juga masih menjadi perhatian. Pada SPI 2024, nilainya berada di angka 67,66. Sementara pada 2025 terjadi peningkatan, namun penilaian dari kalangan ahli masih tergolong rendah, yakni 69,94.
Budi menegaskan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip integritas.
“KPK mendorong seluruh pihak untuk memperkuat sistem yang bersih dan transparan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.(Rasid Ahmad)