Katakata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pengondisian proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disebut tidak hanya terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), tetapi juga merambah sejumlah proyek lainnya. Dugaan tersebut memperlihatkan adanya pola sistematis dalam mengatur pemenang tender hingga berujung pada praktik suap dan gratifikasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menemukan indikasi bahwa sejumlah proyek telah disiapkan agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Menurutnya, pengondisian tersebut diduga dilakukan sejak awal proses pengadaan.
“Tidak hanya di DJKA, namun juga diduga ada beberapa proyek di Kemenhub yang dilakukan pengondisian,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Budi menjelaskan, perusahaan-perusahaan tertentu diduga telah dipersiapkan untuk memenangkan proyek pemerintah. Setelah proyek berhasil diperoleh, penyidik menduga terjadi aliran dana kepada pihak-pihak di lingkungan Kemenhub yang berperan dalam memuluskan proses tersebut.
“Artinya, ini saling berkaitan. Dari proses awal pengondisian atau pengaturan pemenang proyek, kemudian adanya fee proyek, sehingga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,” ujarnya.
Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub yang pertama kali terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Kasus tersebut terus berkembang. Jika pada awal penyidikan KPK menetapkan 10 tersangka, hingga 20 Januari 2026 jumlah tersangka telah bertambah menjadi 21 orang, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Selain individu, dua perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
Perkara ini mencakup sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api beserta dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera.
Dalam penyidikannya, KPK menduga proses pengadaan proyek telah direkayasa sejak tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Pola tersebut diyakini menjadi pintu masuk praktik suap yang kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu.
KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, sekaligus menelusuri apakah pola serupa juga terjadi pada proyek-proyek lain di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jika terbukti, kasus ini berpotensi membuka praktik korupsi yang lebih luas dalam pengadaan proyek infrastruktur transportasi nasional.
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Rasid Ahmad