Katakata.id – Di tengah tantangan ekonomi global, dinamika geopolitik internasional, dan berbagai kebijakan strategis yang terus bergulir, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terjaga pada level tinggi.
Hal itu terungkap dalam survei nasional terbaru yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 11 hingga 17 Mei 2026. Survei yang melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen, sementara tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 72,2 persen.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menyebut angka tersebut menunjukkan kinerja pemerintahan masih mendapat apresiasi luas dari masyarakat.
“Tingkat kepuasan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih cukup tinggi karena secara kuantitatif masih berada di atas 70 persen,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Kamis (4/6/2026).
Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak berdasarkan persebaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dengan proporsi jenis kelamin yang seimbang.
Salah satu temuan menarik dalam survei tersebut adalah tingginya apresiasi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Masduri menjelaskan, tiga alasan utama masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan saat ini adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (14 persen), Program Makan Bergizi Gratis (13,8 persen), serta kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa (10,6 persen).
Tidak hanya itu, MBG juga tercatat sebagai program pemerintah yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan angka 27,6 persen. Posisi berikutnya ditempati Kartu Indonesia Sehat (11,1 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,1 persen), layanan kesehatan gratis (8,5 persen), dan Bantuan Subsidi Upah (8,3 persen).
Dalam aspek ketepatan sasaran, MBG kembali berada di posisi teratas dengan tingkat penilaian 24,5 persen, diikuti Kartu Indonesia Sehat (12 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,7 persen), layanan kesehatan gratis (10,6 persen), dan Bantuan Subsidi Upah (7,4 persen).
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi program pemerintahan yang paling populer. Sebanyak 92,1 persen publik mengetahui program ini,” ungkap Masduri.
Dari masyarakat yang mengetahui program tersebut, sebanyak 55,6 persen menyatakan puas, sedangkan 41,2 persen menyatakan belum puas.
Jika ditinjau berdasarkan sektor pemerintahan, bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 75,4 persen.
Disusul sektor pertahanan dan keamanan sebesar 74,5 persen, pendidikan 72,5 persen, sosial budaya 70,3 persen, serta politik dan stabilitas nasional 69,1 persen.
Sementara itu, bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 64,5 persen.
Adapun sektor ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan paling rendah dibanding bidang lainnya, yakni 59,2 persen.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah di tengah tingginya apresiasi masyarakat terhadap berbagai program sosial dan pelayanan publik.
Survei juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi.
Hasilnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi mencapai 78,9 persen.
Posisi berikutnya ditempati lembaga kepresidenan dengan 70,7 persen, serta Bawaslu sebesar 70,1 persen.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperoleh tingkat kepuasan terendah, yakni 57,3 persen.
Penilaian terhadap fungsi DPR juga menunjukkan angka yang relatif rendah. Tingkat kepuasan terhadap fungsi pengawasan pemerintah berada di angka 60,3 persen, penyusunan undang-undang 57,2 persen, penyerapan aspirasi masyarakat 56,1 persen, dan perumusan anggaran negara 54,6 persen.
Meski mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah, survei menemukan persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian utama publik.
Sebanyak 37,5 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang mereka hadapi saat ini.
Diikuti sulitnya mencari lapangan pekerjaan sebesar 9,2 persen, serta mahalnya biaya kesehatan sebesar 7,8 persen.
Selain itu, dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dirasakan masyarakat dalam bentuk kenaikan harga kebutuhan pokok (53,8 persen), naiknya tarif transportasi (16,4 persen), dan berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan bulanan (10,1 persen).
Di sisi lain, sebanyak 77,4 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap rencana pembatasan akses media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berada pada level yang kuat. Namun, persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat masih menjadi faktor penting yang akan menentukan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah ke depan.(Rasid)