Katakata.id – Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa sepanjang Juni 2026 tidak lagi dipandang sekadar gangguan teknis. Di ruang digital, persoalan tersebut berkembang menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, transparansi informasi, hingga kemampuan negara menjamin layanan dasar bagi warganya.
Direktur Eksekutif Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengungkapkan hasil analisis percakapan digital menunjukkan bahwa kemarahan publik tidak hanya dipicu oleh padamnya aliran listrik, tetapi juga oleh buruknya komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara layanan.
“Temuan analisis percakapan digital menunjukkan bahwa kemarahan publik tidak hanya dipicu oleh padamnya aliran listrik. Yang lebih memantik emosi adalah ketidakjelasan informasi, kontradiksi penjelasan pejabat, serta dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Ismail Fahmi melalui akun X Drone Emprit dikutip Sabtu (27/6/2026).
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap percakapan digital selama periode 1 hingga 24 Juni 2026, tercatat lebih dari 81 ribu percakapan mengenai isu pemadaman listrik. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 74 ribu percakapan di media sosial dan lebih dari 6 ribu pemberitaan media daring.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 77 persen percakapan di media sosial bernada negatif, sedangkan media daring relatif lebih berimbang dengan 43 persen sentimen positif yang mayoritas berisi informasi mengenai langkah pemulihan yang dilakukan PLN.
“Platform X menjadi pusat kemarahan publik dengan menguasai sekitar 87 persen percakapan media sosial. Ironisnya, TikTok justru mencatat tingkat interaksi tertinggi mencapai 95,5 juta engagement, memperlihatkan bahwa isu kelistrikan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai platform digital,” ujar Ismail.
Menurutnya, lonjakan percakapan terjadi pada 20 Juni 2026, bertepatan dengan meluasnya pemadaman bergilir di berbagai wilayah Pulau Jawa. Pada hari yang sama, emosi anger atau kemarahan mencapai puncaknya dan mendominasi 59 persen dari keseluruhan emosi yang terekam. Secara keseluruhan, sekitar 74 persen emosi publik dalam isu ini bernuansa negatif.
Namun, Ismail menilai sasaran kemarahan masyarakat tidak semata-mata ditujukan kepada PLN sebagai operator kelistrikan.
“Yang menarik, kemarahan masyarakat bukan semata-mata diarahkan kepada PLN sebagai operator kelistrikan. Publik justru mempertanyakan konsistensi informasi pemerintah mengenai penyebab krisis,” katanya.
Ia menjelaskan, munculnya perbedaan narasi antara penjelasan pemerintah yang menyebut pemadaman disebabkan gangguan teknis dengan beredarnya informasi mengenai defisit pasokan batu bara telah memperbesar keraguan masyarakat.
“Di satu sisi Menteri ESDM menyatakan pemadaman murni disebabkan gangguan teknis. Di sisi lain berbagai informasi mengenai defisit pasokan batu bara terus bermunculan dan memicu keraguan masyarakat. Kontradiksi inilah yang memperbesar krisis kepercayaan. Akibatnya, isu yang semula bersifat teknis berkembang menjadi kritik terhadap tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Drone Emprit juga mencatat berbagai elemen masyarakat ikut menyuarakan keprihatinannya. YLKI mendesak adanya kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan, sementara KADIN, pelaku industri, hingga pengamat energi menyoroti besarnya kerugian ekonomi akibat terhentinya aktivitas produksi.
Di media sosial, berbagai kisah warga terdampak turut memperkuat sentimen negatif, mulai dari usaha kecil yang berhenti beroperasi, makanan yang rusak karena kulkas mati, stok ASI yang basi, hingga lampu lalu lintas yang padam dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Beberapa insiden tragis bahkan menjadi viral dan semakin memperbesar sorotan publik terhadap krisis listrik nasional,” kata Ismail.
Analisis Social Network Analysis (SNA) menunjukkan sedikitnya terdapat empat klaster utama dalam percakapan publik, yakni kelompok pemerintah dan PLN yang menyampaikan informasi pemulihan, masyarakat terdampak yang membagikan pengalaman, media massa sebagai penyebar informasi, serta komunitas digital yang aktif memperbarui kondisi wilayah yang mengalami pemadaman.
Dominasi kata kunci seperti pemadaman listrik, batu bara, dan Pulau Jawa memperlihatkan perhatian publik lebih tertuju pada akar persoalan dibanding sekadar proses pemulihan pasokan listrik.
Meski demikian, Ismail menyebut masih terdapat ruang kepercayaan masyarakat terhadap langkah pemerintah dan PLN.
“Emosi trust tetap hadir meski dalam jumlah lebih kecil, terutama setelah PLN mempercepat pemulihan sejumlah pembangkit dan pemerintah membentuk tim pengamanan pasokan energi. Namun, data menunjukkan bahwa komunikasi krisis menjadi titik lemah yang paling banyak disorot,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat kini tidak hanya menuntut listrik kembali menyala, tetapi juga menginginkan kepastian jadwal pemadaman, penjelasan yang konsisten, transparansi kondisi pasokan energi nasional, serta mekanisme kompensasi yang jelas bagi pelanggan terdampak.
“Listrik bukan lagi sekadar layanan publik, melainkan fondasi aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga komunikasi. Karena itu ketika listrik padam tanpa kepastian, yang ikut meredup bukan hanya lampu-lampu rumah, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola kebutuhan paling mendasar warganya,” tegas Ismail.
Ia menilai krisis kelistrikan sepanjang Juni 2026 menjadi pelajaran penting bahwa di era digital, gangguan infrastruktur dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis kepercayaan apabila tidak disertai komunikasi publik yang terbuka, konsisten, dan transparan.
“Jika aspek-aspek tersebut gagal dipenuhi, maka yang paling mahal untuk dipulihkan bukanlah pasokan listrik, melainkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.(Rasid Ahmad)