Katakata.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau melakukan kunjungan resmi ke Universitas Riau (UNRI) sebagai langkah awal dalam membangun kemitraan strategis penguatan demokrasi di Provinsi Riau, Senin (17/11/2025). Kunjungan ini juga menjadi bagian dari persiapan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi.
Rombongan KPU Riau dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Nugroho Noto Susanto, beserta pejabat struktural dan staf Sekretariat KPU. Mereka disambut hangat oleh Wakil Rektor IV UNRI, Dr. Sofyan Husein Siregar, M.Phil., didampingi Wakil Rektor II, Dr. Yuana Nurulita, S.Si., M.Si., Ph.D., serta Dekan FISIP, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pimpinan universitas lainnya. Pertemuan berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Rektorat UNRI.
Dalam sambutannya, Dr. Sofyan Husein Siregar menyampaikan apresiasi atas langkah KPU Riau menggagas kerja sama strategis dengan UNRI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara dalam memperluas ruang kolaborasi untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman demokrasi di kalangan masyarakat dan mahasiswa.
Sementara itu, Nugroho Noto Susanto menegaskan komitmen KPU Riau untuk membangun kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif sivitas akademika dalam memperkuat proses demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas.
Pertemuan tersebut juga membahas penyusunan poin-poin teknis MoU, yang mencakup peluang kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, pemanfaatan data kepemiluan sebagai bahan kajian ilmiah, serta pelibatan dosen dan mahasiswa dalam program strategis KPU.
Program yang disiapkan antara lain sosialisasi kepemiluan, Sekolah Pemilu dan Demokrasi, Praktisi Mengajar dengan menghadirkan pakar dan pejabat kepemiluan, serta magang, PKL, PPL, dan Kukerta bagi mahasiswa.
KPU Provinsi Riau dan UNRI sepakat menjadikan kemitraan ini sebagai langkah konkret memperkuat pendidikan demokrasi, riset berbasis kebutuhan publik, serta pengabdian masyarakat yang lebih terstruktur dan berdampak luas.(Rls/RA)