Katakata.id – “Kita mendorong dari target 1,3 juta hektare bagaimana ini bisa menjadi perhutanan sosial atau hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kami yakin kami dorong sepenuhnya kami bersama-sama KLHK, BRGM, bersama Pokja Perhutanan Sosial (PS) dan NGO yang ada bahwa pengalihan hutan ini perlu dikawal tidak hanya berubah menjadi perhutanan sosial tetapi juga harus tahu manfaatnya bagaimana.”
Hal itu disampaikan Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan pada Workshop percepatan pembangunan desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) melalui penguatan Kelembagaan Perhutanan Sosial dalam implementasi Folu Net Sink 2030 di Provinsi Riau yang dilaksanakan dari Selasa s.d Rabu (3/9 – 4/9/2024) di The Premiere Hotel, Pekanbaru.
Job menyampaikan bukan hanya menjaga saja tetapi kami ingin masyarakat punya sumber ekonomi dari itu sekitar 20 persen atau 260 ribuan kita SK PS dan sekarang maksud kita sosialisasi yang sudah berjalan kita lengkapi dokumennya.
“Memang ini izin-izinnya ada di Kementerian kita bantu,” ujarnya.
Direktur Paradigma Riko Kurniawan mengatakan pada kegiatan ini kita ingin mendukung penguatan dan percepatan akses masyarakat di dalam perhutanan sosial di kawasan gambut dan mangrove.
“Kegiatan ini bertujuan bagaimana akselerasi percepatan perhutanan sosial di Riau ini bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat Riau untuk mendorong bagaimana akses legal masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di dalam kawasan hutan terutama di lahan gambut dan mangrove ini bisa ditingkatkan sehingga harapan kita juga komitmen masyarakat, pemerintah daerah dan banyak pihak lain untuk mendukung implementasi restorasi dan pemulihan lahan gambut dan mangrove di Riau itu bisa dicapai untuk mendukung implementasi Folu Net Sink 2030,” kata Riko.
Ia menerangkan bahwa kami melihat komitmen ini bagian dari langkah pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi di sektor hutan dan lahan.
“Di Riau sendiri dari alokasi 1,3 juta hektar Perhutanan sosial capaiannya baru sekitar 20 persen,” terangnya.
Riko berharap dengan kegiatan kali ini kita ingin meningkatkan capaian implementasi target akses masyarakat untuk 1,3 juta hektar itu bisa segera ditingkatkan lagi. Hari ini sudah hadir ada 176 desa dan kelompok yang sudah dapat SK PS maupun yang lagi mengusulkan perhutanan sosial di Kementerian.
“Harapan kita dokumen usulan dan dokumen RKPS mereka itu bisa segera disahkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengelola dengan baik di masa depan,” harapnya.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KemenLHK DR Ir Mahfudz MP menyampaikan program perhutanan sosial ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan tetap melindungi aspek pelestarian.
“Sehingga melalui skema ini masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat secara berkelanjutan,” katanya.
Mahfudz mengatakan tentu kegiatan ini sebagai wujud kolaborasi para pihak-pihak terkait dalam mengatasi perubahan iklim di tingkat tapak.
“Tentunya membutuhkan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dalam percepatan pengolahan perhutanan sosial,” tutupnya. (RSD)