Katakata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagus diduga berperan sebagai penghubung sekaligus pengelola aliran commitment fee yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Penahanan dilakukan pada Senin (16/11/2026), setelah KPK menetapkan Bagus sebagai tersangka dari klaster kedua dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bersama Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan penahanan itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam.
“Pada Senin (16/11/2026), KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, BGS, selaku staf AS,” kata Taufik.
Bagus diketahui merupakan staf Anwar Sadad, anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Gerindra yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.
Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, kasus ini bermula dari proses rekapitulasi alokasi dana hibah oleh staf Sekretariat DPRD Jawa Timur. Mereka menghimpun usulan dan membagi alokasi dana hibah kepada masing-masing anggota DPRD.
Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022. Rinciannya, pada 2019 sebesar Rp48,9 miliar, 2020 Rp37,6 miliar, 2021 Rp121,3 miliar, dan 2022 Rp83,7 miliar.
Namun, alokasi dana hibah tersebut diduga tidak berhenti sebagai program bantuan untuk masyarakat. KPK mengungkap adanya persyaratan *commitment fee* sebesar 15 hingga 20 persen dari setiap kuota dana hibah yang diberikan kepada koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggotanya. Korlap yang menyanggupi pembayaran tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk menyusun proposal penggunaan dana hibah. Proposal selanjutnya diserahkan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Dalam mekanisme tersebut, Bagus diduga memainkan peran penting. Sebagai staf Anwar Sadad, ia ditugaskan mengoordinasikan usulan, menjadi penghubung, memverifikasi kelengkapan dokumen, hingga menyampaikan dan mengoordinasikan penyerahan commitment fee dari para korlap. Bagus juga diduga mengelola uang tersebut serta membuat rekapitulasi setiap penerimaan *fee* maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Anwar Sadad.
Dari rangkaian penyerahan commitment fee sepanjang 2019–2022, KPK mengungkap total uang yang diterima mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga diterima Anwar Sadad, sedangkan Bagus memperoleh sekitar Rp1,26 miliar. Angka tersebut memperlihatkan besarnya dugaan praktik pemotongan dana hibah yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
KPK selanjutnya menahan Bagus untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 2 Desember 2026. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Pengungkapan perkara ini kembali menyoroti tata kelola dana hibah pokmas di Jawa Timur. Dana yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat justru diduga menjadi sumber keuntungan melalui praktik *commitment fee* yang melibatkan jaringan pengusul, koordinator lapangan, hingga pihak yang berada di sekitar anggota legislatif.
Proses penyidikan KPK masih menjadi penentu untuk mengungkap secara terang seluruh pihak yang terlibat serta pertanggungjawaban hukum masing-masing dalam perkara tersebut.
Editor: Rasid Ahmad
