Katakata.id – Ketika isu penyadapan ilegal menjadi perbincangan nasional, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah publik sedang menyaksikan upaya mengungkap pelanggaran hukum atau justru terseret dalam pertarungan kepentingan elite politik?
Analisis percakapan media sosial yang dibahas Bambang Widjojanto bersama Rizal Nova dari Drone Emprit dikutip Selasa (17/11/2026) memperlihatkan sejumlah narasi kritis. Salah satunya adalah anggapan bahwa isu penyadapan berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan rakyat, termasuk bencana kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, muncul pandangan bahwa momentum menguatnya isu penyadapan beriringan dengan berbagai persoalan bencana yang membutuhkan perhatian serius. Akibatnya, ruang percakapan publik berisiko didominasi polemik elite, sementara persoalan lingkungan perlahan kehilangan sorotan.
Padahal, kebakaran hutan tidak berhenti hanya karena perhatian publik berpindah. Masyarakat yang terdampak asap tetap membutuhkan perlindungan, penanganan, dan kepastian bahwa negara hadir mengatasi bencana.
Persoalan lain yang mengemuka adalah dugaan bahwa kasus penyadapan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan antarelite politik.
Percakapan di media sosial memperlihatkan adanya pandangan bahwa persoalan ini berpotensi dimanfaatkan untuk menggeser peta kekuasaan. Akibatnya, substansi dugaan pelanggaran hukum justru terancam tertutup oleh narasi siapa melawan siapa dan siapa yang sedang disingkirkan.
Padahal, jika benar terjadi penyadapan ilegal, persoalannya sangat serius. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, perangkat apa yang digunakan, serta untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.
Penyelidikan tidak boleh berhenti pada nama tertentu. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa melihat jabatan, kedekatan politik, maupun posisi dalam lingkaran kekuasaan.
Hal yang juga disoroti dalam diskusi tersebut adalah penggunaan istilah “makar” dalam membingkai isu penyadapan. Narasi ini dinilai berpotensi menggeser perhatian publik dari pertanyaan mendasar mengenai siapa saja yang memiliki kemampuan dan akses terhadap teknologi penyadapan.
Pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan atau pengetahuan institusi lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), hingga Kejaksaan, juga menjadi bagian dari perdebatan.
Tentu, pertanyaan tersebut bukan bukti keterlibatan lembaga-lembaga itu. Namun, justru karena persoalannya menyangkut kewenangan negara, transparansi dan pengawasan harus berlaku terhadap seluruh institusi yang memiliki kapasitas intelijen maupun teknologi penyadapan.
Jangan sampai satu nama menjadi pusat perhatian, sementara pertanyaan tentang sistem pengawasan, rantai komando, dan pertanggungjawaban kelembagaan justru terabaikan. Istilah makar juga tidak boleh digunakan sembarangan. Tuduhan serius harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan dijadikan alat untuk membatasi kritik atau menutup ruang pertanyaan publik.
Dari rangkaian narasi tersebut, satu hal menjadi penting: publik tidak boleh kehilangan fokus terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Penyadapan ilegal harus diusut. Dugaan penyalahgunaan kewenangan harus dibongkar. Institusi negara harus transparan dan akuntabel. Namun, penanganan karhutla, kerusakan lingkungan, pemberantasan korupsi, dan persoalan pelayanan publik juga tidak boleh ditinggalkan.
Jangan sampai energi masyarakat habis untuk mengikuti pertarungan politik para elite, sementara persoalan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat justru berjalan tanpa pengawasan. Demokrasi bukan sekadar menyaksikan siapa yang menang dalam pertarungan kekuasaan. Demokrasi juga menuntut keberanian publik untuk memastikan negara bekerja, hukum ditegakkan, dan kepentingan rakyat tidak dikorbankan. Sebab, ketika elite sibuk berebut pengaruh, rakyat jangan sampai kehilangan perhatian terhadap hak-haknya sendiri.
Editor: Rasid Ahmad
