Katakata.id – Kewargaan bukan sekadar status hukum, kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), atau hak untuk datang ke tempat pemungutan suara setiap lima tahun. Kewargaan adalah proses yang terus bergerak, ketika warga mengambil bagian dalam menentukan bagaimana negara dijalankan sekaligus mempertanyakan bagaimana kekuasaan memperlakukan mereka.
Gagasan tersebut menjadi pokok pemikiran Antropolog dan Indonesianis dari Belanda, Prof. Gerry Van Klinken dalam sebuah diskusi tentang studi kewargaan (citizenship). Melalui perspektif kritis, ia mengajak masyarakat melihat warga negara bukan sebagai objek yang hanya menerima keputusan penguasa, melainkan sebagai subjek aktif yang ikut membentuk kehidupan politik.
Dalam pandangan ini, demokrasi tidak cukup diukur dari keberadaan lembaga formal, aturan hukum, atau rutinitas pemilu. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana warga benar-benar memiliki ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan tuntutan, dan memengaruhi arah kekuasaan?
Dalam pemahaman konvensional, kewargaan sering kali ditempatkan sebagai status formal yang melekat pada seseorang. Seseorang diakui sebagai warga negara karena memenuhi ketentuan hukum, memiliki dokumen identitas, serta memperoleh hak dan kewajiban yang ditetapkan negara.
Namun, pendekatan tersebut menjadi terbatas apabila kewargaan berhenti pada pengakuan administratif.
Gerry menekankan pentingnya memahami kewargaan sebagai proses dinamis yang melibatkan partisipasi dalam hubungan antara memerintah dan diperintah. Artinya, warga tidak hanya berkewajiban mematuhi aturan, tetapi juga mempunyai peran dalam membentuk aturan, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan hak-haknya.
Perspektif ini mengandung kritik terhadap cara pandang politik yang terlalu berpusat pada elite. Jika perubahan politik hanya dipahami melalui keputusan presiden, manuver partai, atau kesepakatan para pejabat, peran masyarakat berisiko menghilang dari penjelasan tentang bagaimana negara dibentuk.
Padahal, warga bukan sekadar penerima kebijakan. Mereka merupakan bagian dari kekuatan yang menentukan arah kehidupan politik. Bahaya muncul ketika masyarakat terbiasa menempatkan diri sebagai penonton: menyerahkan seluruh keputusan kepada elite, menerima kebijakan tanpa ruang deliberasi, lalu baru dianggap penting ketika suara mereka dibutuhkan dalam pemilu.
Dalam kondisi demikian, demokrasi dapat tetap memiliki prosedur formal, tetapi partisipasi warga dalam kehidupan sehari-hari menjadi terbatas.
Gerry juga mengkritik kecenderungan eurosentris dalam studi politik dan kewargaan. Cara pandang ini, sebagaimana dijelaskan dalam diskusi, terlalu menempatkan pengalaman negara-negara Barat sebagai ukuran utama untuk memahami perkembangan politik di seluruh dunia.
Kewargaan kemudian cenderung dibaca melalui kerangka legalistik, kontrak sosial, dan kepatuhan terhadap institusi formal. Ketika pengalaman negara-negara di luar Eropa tidak sesuai dengan model tersebut, masyarakatnya berisiko dipandang sebagai belum sepenuhnya modern atau belum mencapai bentuk kewargaan yang ideal.
Menurut pendekatan kritis yang dibahas Gerry, cara pandang demikian dapat mengabaikan sejarah dan dinamika sosial negara-negara pascakolonial.
Indonesia, misalnya, tidak dapat dipahami hanya melalui dokumen hukum dan desain institusinya. Pengalaman revolusi, perjuangan kemerdekaan, gerakan sosial, dan Reformasi 1998 menunjukkan bahwa kewargaan juga dibentuk melalui tindakan kolektif masyarakat dalam mengubah tatanan politik.
Dengan kata lain, kewargaan tidak selalu hadir setelah institusi menjadi sempurna. Dalam banyak situasi, tindakan warga justru ikut membentuk dan mengubah institusi itu sendiri.
Revolusi 1945 menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan tersebut. Peristiwa itu bukan hanya perjuangan mengakhiri penjajahan, melainkan juga transformasi mendasar dalam hubungan masyarakat dengan kekuasaan.
Dalam kerangka kewargaan kritis, revolusi dapat dipahami sebagai tindakan kolektif yang mengubah kedudukan politik masyarakat dan memperluas gagasan tentang siapa yang berhak menjadi bagian dari negara.
Contoh lainnya adalah Reformasi 1998. Gerakan yang berkembang dari bawah itu memperlihatkan bagaimana tuntutan masyarakat dapat mendorong perubahan politik yang besar. Warga tidak sekadar menunggu elite memperbaiki sistem, tetapi turun tangan menuntut perubahan terhadap tatanan yang dianggap tidak lagi dapat dipertahankan.
Di sinilah muncul gagasan becoming citizen atau proses menjadi warga negara secara aktif. Kewargaan bukan sesuatu yang selesai ketika seseorang memperoleh status legal, melainkan terus dibentuk melalui partisipasi dan perjuangan dalam kehidupan publik.
Gerry juga mengangkat perjuangan warga Sudan menghadapi militerisme dan perpecahan etnis sebagai contoh bagaimana masyarakat berupaya membangun kewargaan di tengah situasi politik yang rumit.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa tindakan kewargaan dapat berlangsung dalam kondisi ketika institusi formal belum mampu memberikan perlindungan atau ruang partisipasi yang memadai.
Salah satu gagasan penting dalam perspektif kewargaan kritis adalah bahwa tindakan warga tidak selalu sejalan dengan tatanan yang sedang berlaku.
Dalam keadaan tertentu, memperjuangkan hak dapat berarti menentang aturan, praktik, atau struktur kekuasaan yang dianggap menutup ruang partisipasi. Karena itu, tindakan yang memiliki nuansa pemberontakan tidak otomatis kehilangan makna kewargaannya.
Namun, gagasan ini bukan pembenaran tanpa batas terhadap setiap tindakan melawan hukum atau penggunaan kekerasan. Intinya adalah bahwa kewargaan tidak dapat dinilai semata-mata dari kepatuhan formal. Konteks sejarah, ketimpangan kekuasaan, tuntutan hak, dan tujuan perubahan juga perlu dipahami.
Revolusi 1945 dan Reformasi 1998 memperlihatkan bagaimana tekanan masyarakat dari bawah dapat menjadi bagian penting dari perubahan politik Indonesia.
Perspektif tersebut juga mengingatkan bahwa stabilitas politik bukan satu-satunya ukuran kesehatan demokrasi. Ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik, mengorganisasi diri, dan menuntut pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis.
Pemikiran Gerry Van Klinken membawa pembahasan kewargaan kembali pada pertanyaan mendasar tentang posisi rakyat dalam negara.
Apakah warga hanya dipandang sebagai pemegang identitas hukum yang wajib menaati aturan? Ataukah mereka diakui sebagai pelaku politik yang memiliki hak untuk ikut menentukan arah kekuasaan?
Dalam pendekatan kewargaan kritis, jawabannya terletak pada partisipasi. Warga perlu memiliki ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengawasi pejabat, menyampaikan keberatan, dan memperjuangkan perubahan ketika kebijakan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Partisipasi tersebut tidak terbatas pada pemilu. Ia juga hadir melalui diskusi publik, organisasi masyarakat, gerakan sosial, pengawasan kebijakan, dan berbagai bentuk keterlibatan warga dalam kehidupan bersama.
Demokrasi, dengan demikian, tidak cukup hanya menyediakan prosedur untuk memilih pemimpin. Demokrasi juga harus memberi ruang agar masyarakat dapat terus memengaruhi cara kekuasaan dijalankan.
Pada akhirnya, kewargaan merupakan proses yang tidak pernah benar-benar selesai. Status hukum memberikan pengakuan formal, tetapi tindakan warga menentukan bagaimana hak, tanggung jawab, dan partisipasi itu diwujudkan dalam kehidupan politik.
Pelajaran penting dari perspektif Gerry Van Klinken adalah bahwa negara tidak hanya dibentuk oleh mereka yang memegang jabatan. Negara juga terus dibentuk oleh warga yang berani terlibat, mempertanyakan kekuasaan, dan memperjuangkan haknya. Sebab, ketika warga berhenti menjadi pelaku dan hanya menjadi penonton, yang menyusut bukan sekadar partisipasi masyarakat, melainkan juga ruang bagi demokrasi untuk berkembang.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Tayangan Youtube PARES