Katakata.id – Banjir rob yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta pada 23 November 2025 memperlihatkan semakin rentannya kawasan pantai utara terhadap fenomena pasang maksimum air laut. Genangan yang terjadi menyebabkan aktivitas warga terganggu, ekonomi nelayan lumpuh, dan akses masyarakat ke fasilitas publik terhambat.
Pengamat maritim DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebut kejadian ini sebagai “sirene darurat” yang harus mendorong negara mempercepat pembangunan sistem perlindungan pesisir, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall.
“Penurunan muka tanah di Jakarta mencapai hingga 25 sentimeter per tahun. Ini menjadikan Jakarta salah satu wilayah dengan penurunan tanah tercepat di dunia. Ketika darat turun dan laut naik secara bersamaan, kita tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi kehilangan masa depan,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Bencana Ekologis yang Memicu Krisis Kesehatan
Menurut Capt. Hakeng, banjir rob yang terus berulang bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi harian, tetapi juga memicu ancaman kesehatan jangka panjang. Kondisi lembap yang berlangsung lama membuka peluang penyebaran demam berdarah, tifus, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan.
“Bencana ekologis seperti ini menghasilkan bencana kesehatan publik,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat pesisir tidak bisa terus dipaksa bertahan dengan solusi darurat seperti pompa air atau perbaikan drainase setiap kali pasang maksimum terjadi. Karena itu, kehadiran Giant Sea Wall disebut sebagai kebutuhan mendesak.
Giant Sea Wall Disebut Benteng Terakhir
Capt. Hakeng menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa sepanjang 500–535 kilometer dari Tangerang hingga Gresik adalah sistem pertahanan ekologis dan ekonomi Jawa bagian utara. Proyek ini dirancang untuk melindungi kawasan industri, pelabuhan internasional, jalur logistik nasional, serta lahan pangan di sepanjang pesisir Jawa.
“Proyek ini diarahkan menyelamatkan sekitar 50 juta penduduk dari ancaman banjir rob dan intrusi air laut. Giant Sea Wall bukan proyek mewah, ini benteng terakhir kita,” ucapnya.
Ia menyebut estimasi biaya proyek sekitar US$ 80 miliar (Rp 1.298 triliun) tergolong kecil jika dibandingkan potensi kerugian permanen apabila tanggul tidak dibangun.
Pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan KPBU, pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta peluang kerja sama dengan investor internasional.
Proyek Diperkuat Dukungan Politik Presiden
Capt. Hakeng menegaskan bahwa percepatan pembangunan Giant Sea Wall kini memiliki dukungan politik tertinggi. Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan proyek ini sebagai prioritas pembangunan nasional, termasuk integrasi sistem pompa raksasa, pengelolaan air tanah, dan perencanaan ruang pesisir.
“Penegasan Presiden Prabowo adalah sinyal bahwa era diskusi telah selesai. Era eksekusi harus dimulai,” tegasnya.
Jeritan Masyarakat Pesisir: Sudah Bayar Pajak, Tapi Masih Kebanjiran
Desakan percepatan pembangunan Giant Sea Wall juga datang dari masyarakat Jakarta Utara. Warga di Muara Baru, Pluit, Penjaringan, hingga Marunda menilai situasi banjir rob sebagai bentuk ketidakadilan, mengingat mereka merupakan penyumbang besar sektor pajak melalui industri, permukiman, pelabuhan, dan logistik.
“Mereka sudah membayar pajak, tetapi masih harus berenang di rumah sendiri. Ini frustrasi sosial yang nyata,” kata Capt. Hakeng.
Menurutnya, dari sisi keadilan fiskal, masyarakat pesisir berhak memperoleh perlindungan setara dengan kontribusi ekonomi yang mereka berikan.
“Giant Sea Wall bukan hanya isu teknis, tetapi isu keadilan negara terhadap rakyatnya,” ucapnya.
Belajar dari Negara Lain
Capt. Hakeng menegaskan bahwa Indonesia tidak sendirian menghadapi ancaman serupa. Belanda dengan Delta Works, Korea Selatan dengan Saemangeum Project, dan Jepang dengan Great Seawall berhasil melindungi wilayah rendahnya sebelum bencana besar terjadi.
“Ketiga negara itu membangun terlebih dahulu sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya memimpin dalam inovasi pertahanan pesisir,” tuturnya.
Capt. Hakeng menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa banjir rob hari ini harus dipahami sebagai peringatan keras sebelum terjadinya bencana ekologis skala besar.
“Kita tidak sedang mempertimbangkan apakah Giant Sea Wall perlu. Kita sedang memutuskan apakah kita mau selamat atau tidak. Presiden sudah memberi keputusan politik, masyarakat sudah menunaikan kewajiban pajaknya, ancaman sudah nyata. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah percepatan eksekusi,” tegasnya.
Editor: Rasid Ahmad