Katakata.id – Anak muda punya pesan tegas kepada para pejabat publik: jangan elitis, jaga integritas, dan buktikan kompetensi. Kedekatan dengan rakyat menjadi kriteria paling menonjol dalam menilai kepemimpinan, disusul kejujuran dan kemampuan menjalankan tugas sesuai bidangnya.
Temuan itu terungkap dalam Survei Nasional Muda Bicara ID yang melibatkan 800 responden kelompok muda pada 15 September hingga 10 Oktober 2026. Survei tersebut juga memetakan sepuluh menteri dan kepala badan yang dinilai berkinerja baik oleh responden.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas dengan angka 40,2 persen. Ia disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 38,5 persen, serta Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dengan 30,8 persen.
Berikutnya, Nasarudin Umar memperoleh 28,2 persen, Fadli Zon 21,4 persen, Bahlil Lahadalia 18,7 persen, Erick Thohir 16,3 persen, Abdul Mu’ti 14,6 persen, Budi Gunadi Sadikin 10,9 persen, dan Sudaryono 8,5 persen.
Angka tersebut menggambarkan persepsi responden terhadap kinerja para pejabat berdasarkan indikator yang digunakan dalam survei. Hasilnya tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin.
Di balik daftar nama pejabat itu, survei Muda Bicara ID memperlihatkan standar kepemimpinan yang diharapkan generasi muda. Sebanyak 66,8 persen responden menempatkan sikap tidak elitis dan kedekatan dengan kehidupan masyarakat sebagai kriteria utama.
Kejujuran, integritas, dan bebas dari korupsi berada di urutan berikutnya dengan 62,8 persen, disusul kompetensi sesuai bidang jabatan sebesar 62 persen. Sementara itu, program yang jelas, realistis, dan berdampak memperoleh 59,8 persen, sedangkan kecepatan merespons masalah atau krisis mencapai 56 persen.
Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran pemimpin yang baik bukan semata-mata popularitas, kemunculan di ruang publik, atau besarnya program yang diumumkan. Masyarakat muda juga menaruh perhatian pada karakter pemimpin, kapasitas profesional, dan hasil nyata kebijakan.
Dengan kata lain, jabatan tinggi tidak otomatis melahirkan kepercayaan. Kepercayaan harus dibangun melalui integritas, kemampuan, dan keberpihakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Partisipasi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam penilaian responden. Sebanyak 49,5 persen menganggap kesediaan mendengarkan aspirasi anak muda sebagai kriteria penting, sementara 48,5 persen menyoroti keberanian mengambil keputusan.
Rekam jejak kerja yang terbukti memperoleh 45,6 persen, komunikasi aktif melalui media sosial 45,2 persen, dan transparansi dalam menyampaikan kinerja, anggaran, serta kebijakan mencapai 42,5 persen.
Adapun kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak memperoleh 38 persen. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat tercatat 35,2 persen, komitmen terhadap pemerataan dan kelompok rentan 32 persen, serta dorongan terhadap inovasi, teknologi, dan ekonomi digital 31,8 persen. Pemahaman terhadap persoalan anak muda memperoleh 29 persen.
Sementara itu, ketegasan dalam menegakkan hukum dan aturan tercatat 22,2 persen. Sebanyak 18,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka mengenai keterbukaan terhadap kritik patut menjadi perhatian. Aspirasi publik tidak cukup didengar dalam forum konsultasi atau dijawab dengan unggahan di media sosial. Suara masyarakat baru bermakna ketika dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan diikuti langkah nyata.
Begitu pula transparansi. Publik tidak hanya membutuhkan laporan keberhasilan, tetapi juga informasi yang memadai untuk menilai penggunaan anggaran, menguji kebijakan, dan mengetahui apakah program pemerintah benar-benar mencapai sasaran.
Founder Muda Bicara ID, Iqbal Khatami, menekankan pentingnya menjadikan aspirasi generasi muda sebagai pertimbangan dalam mengevaluasi kepemimpinan publik.
“Bagi anak muda, kinerja pejabat publik tidak cukup dinilai dari popularitas atau besarnya program yang dijalankan. Integritas, kedekatan dengan masyarakat, kompetensi, serta dampak nyata dari kebijakan menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan. Karena itu, pejabat publik perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk generasi muda,” ujar Iqbal.
Hasil survei ini menjadi pengingat bahwa hubungan pemerintah dengan generasi muda tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Diperlukan ruang partisipasi yang nyata, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, daftar pejabat dengan penilaian tertinggi hanyalah satu bagian dari gambaran persepsi publik. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan kepercayaan tersebut bertahan melalui kinerja yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Muda Bicara ID
