Katakata.id – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai dua wajah opini publik. Di satu sisi, pemerintah mengedepankan capaian investasi, bantuan sosial, hilirisasi, dan swasembada pangan. Di sisi lain, percakapan di media sosial justru dipenuhi kritik terhadap kondisi ekonomi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebebasan sipil, korupsi, hingga lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Laporan Drone Emprit Official mengenai sentimen publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan kontras tersebut. Media online cenderung menampilkan sentimen positif, sementara media sosial menjadi ruang yang lebih keras bagi kritik dan ketidakpuasan masyarakat.
Secara keseluruhan, sentimen negatif mencapai 51,7 persen, jauh di atas sentimen positif yang tercatat 24,1 persen. Angka ini menggambarkan bahwa dalam percakapan digital yang dianalisis, narasi kritis lebih menonjol dibandingkan apresiasi terhadap pemerintah.
“Dominasi narasi kritis di media sosial mencerminkan kesenjangan antara klaim pemerintah dan realitas warga,”* demikian simpulan yang disampaikan dalam materi analisis Drone Emprit.
Kesenjangan itu menjadi persoalan penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan. Sebab, capaian yang diumumkan pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman masyarakat dalam menghadapi harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi, maupun persoalan pelayanan publik.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama sentimen negatif. Pelemahan rupiah dan kenaikan biaya hidup memunculkan skeptisisme terhadap klaim keberhasilan investasi dan stabilitas ekonomi.
Bagi masyarakat, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk atau banyaknya proyek yang diresmikan. Dampaknya terhadap daya beli, kepastian pekerjaan, peluang usaha, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menjadi ukuran yang tidak kalah penting.
Ketika indikator makroekonomi dipromosikan sebagai keberhasilan, tetapi tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat, ruang kritik pun terbuka lebar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi persoalan lain yang menyita perhatian. Program unggulan pemerintah ini menuai kritik terkait tata kelola, mutu makanan, dan kasus keracunan yang mencuat dalam percakapan publik.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa program berskala nasional tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat. Pengawasan, keamanan pangan, kualitas pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ikut menentukan kepercayaan masyarakat.
Dalam analisisnya, Drone Emprit menempatkan evaluasi MBG dan tata kelola kabinet sebagai titik penting yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Perbedaan sentimen antara media online dan media sosial terlihat jelas di platform X. Dalam laporan Drone Emprit, sentimen negatif di X mencapai 67 persen. Kritik yang mengemuka mencakup keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), kasus keracunan MBG, pembatasan kebebasan sipil, serta komunikasi pejabat yang dinilai tidak peka terhadap persoalan masyarakat.
X juga menjadi saluran utama percakapan dengan kontribusi engagement terbesar, yakni 59 persen. Lonjakan diskusi terjadi ketika kritik mahasiswa viral dan aksi demonstrasi menjadi perhatian publik.
Sementara itu, pemberitaan media online justru didominasi sentimen positif sebesar 48,5 persen. Narasi positif banyak berkaitan dengan investasi, bantuan sosial, dan swasembada pangan. Meski demikian, persoalan MBG dan karhutla tetap menjadi sumber pemberitaan bernada negatif.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap platform memiliki karakter percakapan yang berbeda. Media online banyak mengangkat perkembangan kebijakan dan pernyataan resmi, sedangkan media sosial menjadi tempat masyarakat menyampaikan reaksi, kritik, dan pengalaman secara lebih langsung.
Namun, dominasi sentimen negatif di media sosial tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat menolak pemerintah. Temuan tersebut menggambarkan kecenderungan percakapan dalam ruang digital yang dipantau, bukan hasil pengukuran langsung terhadap pilihan atau sikap seluruh penduduk Indonesia.
Kritik terhadap pemerintah tidak berhenti pada persoalan ekonomi dan MBG. Isu kabinet yang dinilai gemuk, tindakan aparat dalam menangani aksi demonstrasi, serta dugaan korupsi di sektor publik turut mendorong percakapan kritis.
Penanganan karhutla juga menjadi perhatian. Bagi masyarakat yang terdampak asap, lambatnya penanganan kebakaran bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, melainkan menyangkut kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup sehari-hari.
Di ranah politik luar negeri, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace memicu perdebatan mengenai konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan prioritas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan domestik.
Beragam isu tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi publik terhadap pemerintahan tidak berlangsung dalam satu dimensi. Kritik ekonomi berkelindan dengan persoalan lingkungan, tata kelola, demokrasi, dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Di tengah kritik itu, pemerintah tetap menonjolkan capaian investasi, stabilitas politik dan ekonomi, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Sejumlah pengamat dan akademisi, sebagaimana dirangkum dalam materi Drone Emprit, memberikan catatan mengenai penurunan kepuasan publik, kebebasan sipil, dan terbatasnya partisipasi masyarakat.
Perbedaan penilaian tersebut menjadi bagian dari perdebatan tentang bagaimana keberhasilan pemerintahan seharusnya diukur dan siapa yang paling merasakan manfaatnya.
Analisis emosi Drone Emprit menunjukkan kemarahan (anger) sebagai salah satu emosi paling dominan dalam percakapan publik, disusul antisipasi (anticipation) dan kegembiraan (joy).
Kemarahan muncul dalam pembahasan mengenai karhutla, korupsi terkait MBG, pelemahan rupiah, dan persoalan tata kelola. Sementara itu, antisipasi menguat seiring spekulasi perombakan kabinet, sidang Mahkamah Konstitusi, serta kekhawatiran mengenai dampak utang dan efektivitas pemerintahan.
Ekspresi warganet bahkan terlihat melalui penggunaan emoji. Emoji menangis digunakan untuk menggambarkan keprihatinan terhadap tekanan ekonomi dan pelemahan rupiah. Sebaliknya, emoji tertawa kerap dipakai sebagai satire untuk menyindir pernyataan atau blunder politik.
Di platform lain, pola sentimen juga beragam. Facebook memperlihatkan sentimen yang relatif berimbang, YouTube mencatat sentimen positif sebesar 39,6 persen, TikTok 42 persen, sedangkan Threads didominasi sentimen negatif sebesar 50,2 persen.
Narasi positif di sejumlah platform antara lain berkaitan dengan bantuan subsidi upah, hilirisasi, penindakan hukum, swasembada pangan, dan fasilitas Sekolah Rakyat. Adapun kritik terus berkisar pada biaya hidup, risiko pemutusan hubungan kerja, kebebasan sipil, dan penanganan karhutla.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan Prabowo-Gibran bukan semata-mata memperbanyak daftar program dan mengumumkan capaian. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hasil kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat serta menjawab persoalan yang terus berulang.
Data Drone Emprit tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran tunggal kepuasan masyarakat. Sentimen digital perlu dibaca bersama survei representatif, data ekonomi, evaluasi pelayanan publik, serta perkembangan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil.
Meski demikian, tingginya porsi percakapan negatif menjadi sinyal yang patut diperhatikan. Kritik mengenai ekonomi, MBG, korupsi, dan karhutla menunjukkan isu-isu yang terus menuntut jawaban konkret dari pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat narasi prestasi dibangun, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan menjawab persoalan sehari-hari masyarakat. Dua tahun pertama telah berlalu. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pertumbuhan dan program pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan perubahan nyata yang dapat dirasakan warga.
Editor: Rasid Ahmad