Katakata.id – Musim hujan kembali datang, membawa ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di berbagai wilayah Indonesia. Namun, persoalannya bukan semata-mata hujan ekstrem yang sulit dicegah, melainkan kerentanan masyarakat yang terus berulang setiap tahun, bahkan di lokasi bencana yang sama.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, mengingatkan bahwa prediksi musim hujan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan sekadar bersiap mengerahkan bantuan setelah bencana terjadi.
“Cuaca ekstrem boleh berulang, tetapi kerentanan tidak boleh terus diwariskan. Kita mungkin tidak dapat mencegah hujan ekstrem, tetapi dapat mengurangi kemungkinan masyarakat menjadi korban,” tegas Daryono.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November–Desember 2026. Puncak musim hujan diprakirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Meski durasi musim hujan di banyak wilayah diperkirakan lebih pendek dengan akumulasi curah hujan umumnya normal, potensi hujan lebat hingga ekstrem tetap perlu diwaspadai. Kondisi tersebut dapat memicu bencana hidrometeorologi, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Menurut Daryono, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Namun, pengalaman itu harus diterjemahkan menjadi perbaikan sistem pencegahan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim hujan.
“Jangan sampai setiap musim hujan kita kembali menghadapi persoalan yang sama, dengan kerentanan yang belum banyak berubah,” ujarnya.
Daryono menjelaskan, cuaca ekstrem memang merupakan ancaman alam, tetapi besarnya dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh intensitas hujan. Tingkat keterpaparan, kerentanan wilayah, dan kapasitas masyarakat turut menentukan apakah suatu ancaman berakhir menjadi bencana besar.
Permukiman di dataran banjir, kawasan lereng yang tidak stabil, berkurangnya daerah resapan air, buruknya drainase, hingga terbatasnya jalur evakuasi dapat memperbesar risiko ketika hujan ekstrem melanda.
Artinya, dampak bencana tidak bisa semata-mata dipandang sebagai akibat cuaca buruk. Tata ruang, kondisi lingkungan, kualitas infrastruktur, dan kesiapan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko.
Karena itu, menurut Daryono, keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari kecepatan pemerintah mendatangkan bantuan setelah kejadian. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa banyak korban jiwa dan kerugian yang berhasil dicegah.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari seberapa cepat bantuan datang setelah kejadian, melainkan juga dari seberapa banyak korban dan kerugian yang berhasil dicegah,” katanya.
Peringatan tersebut menjadi penting ketika bencana terus berulang di sejumlah kawasan rawan. Tanpa pembenahan sumber risiko, respons darurat berisiko hanya menjadi siklus tahunan: bencana terjadi, warga mengungsi, bantuan disalurkan, lalu persoalan serupa kembali muncul ketika musim hujan berikutnya tiba.
Selain pembenahan lingkungan dan infrastruktur, Daryono menyoroti efektivitas sistem peringatan dini serta kesiapan evakuasi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan peringatan dini tidak cukup hanya ditandai dengan diterbitkannya informasi cuaca atau potensi bencana. Informasi itu harus sampai kepada masyarakat yang terancam, dipahami, dipercaya, dan diikuti tindakan penyelamatan.
“Peringatan dini yang tidak diikuti kesiapan bertindak belum sepenuhnya memberikan perlindungan,” ujarnya.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa warga di kawasan rawan mengetahui jalur evakuasi, lokasi tempat pengungsian, serta langkah yang harus dilakukan ketika ancaman meningkat. Edukasi dan simulasi evakuasi juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika bencana sudah di depan mata.
Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mulai dari sumber daya manusia, kemampuan analisis risiko, kesiapan operasional, hingga koordinasi lintas sektor dan jangkauan pelayanan sampai tingkat desa serta kelurahan.
Daryono juga menekankan pentingnya audit risiko terhadap infrastruktur dan permukiman rentan, perbaikan drainase, pengelolaan daerah aliran sungai, serta penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang aman.
Bagi Daryono, pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian nyata dari perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Mitigasi tidak boleh hanya menjadi agenda tambahan yang kembali ramai dibicarakan menjelang musim hujan atau setelah bencana menimbulkan korban.
Pemerintah perlu menetapkan indikator yang terukur untuk menilai keberhasilan upaya tersebut, antara lain berkurangnya jumlah penduduk yang tinggal dalam kondisi berisiko tinggi, meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat, membaiknya waktu penyampaian peringatan, serta menurunnya jumlah korban dan kerugian akibat bencana.
Dengan pendekatan itu, anggaran dan program penanggulangan bencana tidak hanya dinilai dari jumlah peralatan yang dibeli, kegiatan yang dilaksanakan, atau bantuan yang disalurkan. Yang lebih penting adalah dampak nyata seluruh upaya tersebut terhadap keselamatan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya berapa banyak peralatan yang dimiliki, berapa banyak program yang dilaksanakan, atau seberapa besar bantuan yang disalurkan, tetapi seberapa efektif semua upaya tersebut melindungi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Musim hujan akan terus datang setiap tahun. Hujan ekstrem mungkin tidak dapat dihindari, tetapi besarnya dampak bencana dapat dikurangi melalui perencanaan yang tepat, lingkungan yang lebih aman, sistem peringatan dini yang efektif, dan masyarakat yang siap bertindak.
Daryono mengingatkan, tantangan Indonesia bukan sekadar menjadi lebih tangguh ketika bencana terjadi, melainkan juga semakin mampu mencegah masyarakat menjadi korban.
“Jangan sampai informasi risiko sudah tersedia, peringatan dini sudah disampaikan, tetapi masyarakat masih kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Di sinilah mitigasi harus hadir sebagai tindakan nyata, bukan sekadar pengetahuan tentang ancaman,” pungkasnya.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: @daryono_eq_talk/X