Katakata.id – Perdebatan mengenai arah pemberantasan korupsi kembali mengemuka setelah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan kajian perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kekhawatiran terhadap risiko bisnis perusahaan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menekankan pentingnya memperkuat instrumen hukum untuk menjangkau berbagai bentuk korupsi, termasuk empat jenis tindak pidana yang dinilai belum dikriminalisasi secara khusus di Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) maupun KUHP Nasional. Karena itu, menurutnya, agenda pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya berkutat pada perdebatan mengenai kerugian negara, tetapi juga diarahkan pada penguatan aturan untuk menindak bentuk-bentuk korupsi lainnya.
“Terkait dengan unsur kerugian keuangan negara, kami pikir itu sudah firm karena memang secara tegas sudah diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, unsur kerugian keuangan negara juga diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Sejumlah perkara yang ditangani KPK menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pun telah melalui proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap. Ketentuan terkait kerugian negara juga telah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi.
Namun, Budi mengingatkan bahwa kerugian keuangan negara bukan satu-satunya unsur yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi. Unsur lain, seperti perbuatan melawan hukum serta memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tetap harus dibuktikan sesuai dengan pasal yang diterapkan.
“Kerugian keuangan negara ini tidak menjadi unsur satu-satunya karena masih ada unsur-unsur lain seperti perbuatan melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi,” ujarnya.
Budi menyebut empat jenis tindak pidana dalam Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) yang menurut KPK perlu mendapat pengaturan pidana secara khusus di Indonesia. Keempatnya meliputi suap di sektor swasta (private sector bribery), suap kepada pejabat asing (foreign bribery), peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment), serta perdagangan pengaruh (trading in influence).
“Yang terpenting saat ini bagi Indonesia tentu tidak lagi soal diskursus kerugian keuangan negara, tapi bagaimana melakukan upaya-upaya penguatan dalam pemberantasan korupsi,” kata Budi.
Menurut dia, penguatan hukum nasional perlu merujuk pada UNCAC, termasuk dengan memastikan adanya instrumen hukum yang memadai untuk menangani berbagai praktik koruptif yang belum terjangkau secara khusus oleh aturan nasional.
Meski demikian, status pengaturan setiap jenis tindak pidana tersebut perlu ditelaah berdasarkan peraturan yang berlaku. Penilaian bahwa suatu perbuatan belum dikriminalisasi secara khusus harus dibedakan dari kemungkinan bahwa sebagian perbuatannya telah dapat dijerat melalui ketentuan pidana yang sudah ada.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan kajian perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan saat Luhut bersama anggota DEN bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Menurut Luhut, Prabowo menyetujui kajian yang disusun tim DEN tersebut. Ia mengatakan, definisi korupsi yang merujuk pada UNCAC lebih menitikberatkan pada penyuapan atau bribery, bukan semata-mata pada kerugian keuangan negara.
“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah *bribery*, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.
Luhut juga menilai penerapan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi dapat menambah beban bagi kegiatan bisnis perusahaan milik negara. Ia mencontohkan Danantara, yang membutuhkan ruang untuk melakukan aksi korporasi karena setiap keputusan bisnis mengandung risiko.
“Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting,” tutur Luhut.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Luhut mengenai dampak penerapan unsur kerugian negara terhadap kegiatan bisnis. Klaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerapkan unsur tersebut juga perlu diuji melalui perbandingan hukum dengan negara lain.
Perdebatan ini mempertemukan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik yakni bagaimana memastikan keputusan bisnis yang berisiko tidak serta-merta diperlakukan sebagai korupsi, dan bagaimana memastikan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam konteks tersebut, KPK turut menyoroti prinsip Business Judgment Rule (BJR), yakni prinsip yang menekankan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan bisnis, bukan sekadar hasil akhirnya. Menurut Budi, penilaian tidak cukup hanya melihat apakah suatu keputusan menghasilkan keuntungan atau kerugian.
“Tidak hanya soal untung rugi atas keputusan bisnis yang diambil, tapi bagaimana keputusan bisnis itu diambil, yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip BJR atau Business Judgment Rule,” ujarnya.
Prinsip BJR menjadi relevan untuk membedakan risiko bisnis yang wajar dari tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Kerugian dalam suatu keputusan bisnis tidak otomatis membuktikan adanya korupsi. Sebaliknya, alasan risiko bisnis juga tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban hukum apabila unsur pidana terbukti.
Karena itu, pembaruan hukum antikorupsi tidak cukup hanya memperdebatkan perlu atau tidaknya unsur kerugian negara. Hal yang juga menentukan ialah kejelasan rumusan tindak pidana, kepastian penerapan hukum, perlindungan terhadap keputusan bisnis yang sah, serta kemampuan penegak hukum menjangkau praktik korupsi dalam berbagai bentuk.
Tantangannya adalah merumuskan aturan yang mampu memberikan ruang bagi kegiatan bisnis yang sehat tanpa menciptakan celah bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif. Kepastian hukum harus melindungi keputusan bisnis yang sah, tetapi tidak boleh berubah menjadi perlindungan bagi tindakan yang melanggar hukum.
Editor: Rasid Ahmad