Katakata.id – Pemerintah menyatakan persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah bukan disebabkan oleh kekurangan stok di kilang, melainkan kendala distribusi. Meski pasokan disebut tersedia, antrean panjang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah berencana menambah kapal untuk memperlancar distribusi BBM ke berbagai wilayah. Pemerintah juga menyoroti dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang dibeli dalam jumlah besar, ditampung, kemudian dijual kembali dengan harga industri.
“Kalau begini ditindak saja, diproses hukum. Masa minyak BBM solar subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidinya ditanggung oleh negara,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Menurut Bahlil, praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena subsidi BBM ditanggung negara untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya. Pemerintah pun meminta dukungan aparat penegak hukum untuk menindak dugaan penyalahgunaan tersebut.
Meski demikian, penetapan pelanggaran dan penerapan pasal hukum tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta bukti yang ditemukan aparat.
Bahlil menjelaskan, periode ketersediaan atau ketahanan stok bensin RON 90 saat ini berada pada kisaran 16–18 hari. Kondisi tersebut dipengaruhi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM beroktan lebih tinggi, seperti RON 92 dan RON 95, ke RON 90 yang lebih ekonomis.
Ia menegaskan, periode 16–18 hari itu tidak berarti stok telah berada di bawah standar minimum. Pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk meningkatkan ketahanan stok RON 90 hingga mencapai sekitar 20 hari.
Sementara itu, menurut Bahlil, BBM RON 92, RON 95, dan RON 98 tidak mengalami persoalan serupa.
Pemerintah menilai peningkatan permintaan terhadap BBM yang lebih ekonomis turut memengaruhi kondisi pasokan di lapangan. Namun, persoalan distribusi tetap menjadi tantangan yang perlu segera ditangani agar ketersediaan BBM dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Selain persoalan BBM, Bahlil mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan baru untuk memperkuat hilirisasi nikel. Namun, opsi tersebut masih memerlukan kajian dan belum menjadi keputusan final.
Menurut dia, hilirisasi tidak seharusnya berhenti pada produksi bahan setengah jadi. Pemerintah ingin industri dalam negeri mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi, sehingga manfaat pengolahan sumber daya alam dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.
Bahlil menyebut sebagian produk smelter masih berupa produk antara yang belum sepenuhnya diolah menjadi produk hilir. Pemerintah juga menyinggung kondisi kelebihan pasokan nikel global yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta, meskipun satuan dan cakupan angka tersebut masih perlu dikonfirmasi.
Karena itu, pemerintah mempertimbangkan langkah untuk mendorong pembangunan industri lanjutan agar bahan baku setengah jadi tidak seluruhnya dikirim ke luar negeri.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa kemungkinan pembatasan terhadap produk atau kegiatan tertentu di sektor nikel masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait kebijakan tersebut.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Metrotv