Katakata.id – Generasi Z tidak cukup hanya diajak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilu. Mereka perlu dibekali kemampuan untuk memahami informasi politik, berpikir kritis, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, hingga terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendidikan Pemilih Guna Mengembangkan Partisipasi Politik Generasi Z di Provinsi Riau yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau bersama Tim Peneliti Universitas Riau (Unri), Senin (31/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Riau itu menjadi ruang bertukar gagasan untuk merumuskan pola pendidikan pemilih yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda, khususnya Generasi Z.
FGD diikuti Anggota KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, Nahrawi, dan Supriyanto, pejabat struktural serta staf Sekretariat KPU Provinsi Riau yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru yang tengah menjalani program magang di KPU Riau juga turut dilibatkan sebagai representasi Generasi Z.
Ketua Tim Peneliti Universitas Riau, Dr. Hambali, M.Si., menilai pendidikan pemilih harus bergerak lebih jauh dari sekadar menyampaikan informasi mengenai pemilu.
Menurutnya, generasi muda harus ditempatkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk memahami sekaligus ikut membentuk kehidupan demokrasi.
“Pendidikan pemilih tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang pemilu. Kita perlu mendorong transformasi Generasi Z dari penerima informasi menjadi subjek demokrasi yang memiliki pengetahuan, kesadaran kritis, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, serta berkelanjutan,” ujar Hambali.
Perubahan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar interaksi Generasi Z dengan informasi politik berlangsung di ruang digital.
Media sosial, kata Hambali, sebenarnya dapat menjadi ruang publik baru bagi generasi muda. Namun, ruang tersebut perlu diarahkan agar tidak berhenti sebagai tempat berburu informasi viral.
“Media sosial merupakan ruang publik yang sangat dekat dengan Generasi Z. Tantangannya adalah bagaimana ruang tersebut tidak hanya menjadi tempat menerima informasi yang viral, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar, berdiskusi, berdeliberasi, dan mengembangkan keterampilan berdemokrasi,” lanjutnya.
Anggota KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.
Pendidikan pemilih, menurutnya, harus dikemas dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan generasi muda. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan angka kehadiran pemilih di TPS, tetapi membangun generasi yang memiliki kapasitas demokrasi.
“Yang ingin kita bangun bukan sekadar pemilih yang datang ke TPS, tetapi generasi muda yang memahami demokrasi, kritis terhadap informasi politik, mampu menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan mau terlibat dalam kehidupan demokrasi secara berkelanjutan,” kata Nugroho.
Dalam FGD tersebut, Tim Peneliti Universitas Riau menawarkan konsep Pendidikan Pemilih Integrated. Konsep ini dibangun melalui lima prinsip utama, yakni integratif, kolaboratif, komprehensif, berkelanjutan, dan digitalisasi.
Pendidikan pemilih nantinya dapat diintegrasikan dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila maupun kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertema suara demokrasi serta berbagai kegiatan kokurikuler.
Pendekatannya pun tidak harus selalu berupa ceramah di ruang kelas. Sejumlah metode pembelajaran yang ditawarkan antara lain diskusi kelompok, role playing, case study, project based learning, hingga simulasi. Sementara media pembelajaran dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih menarik, seperti gamifikasi, kartu prapemilih cerdas, puzzle kepemiluan, serta pemanfaatan media sosial.
Hasil penelitian yang dibahas dalam FGD menunjukkan bahwa political engagement Generasi Z di media sosial relatif aktif. Namun, aktivitas tersebut belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik.
Masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kecenderungan memilih informasi berdasarkan viralitas, literasi politik yang belum optimal, hingga keterampilan berdemokrasi yang masih perlu diperkuat.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama agar ruang digital tidak hanya menghasilkan generasi yang cepat menerima informasi, tetapi juga mampu memeriksa, mengkritisi, mendiskusikan, dan menyikapi informasi politik secara bertanggung jawab.
Karena itu, pendidikan pemilih perlu ditempatkan sebagai proses yang berlangsung terus-menerus, bukan program yang hanya hadir menjelang pemilu.
Melalui FGD tersebut, KPU Provinsi Riau dan Tim Peneliti Universitas Riau mendorong lahirnya model pendidikan pemilih yang mampu membangun generasi muda melek politik, kritis, memiliki keterampilan berdemokrasi, dan aktif berpartisipasi secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, konsep Pendidikan Pemilih Integrated diarahkan untuk mengubah posisi Generasi Z dari sekadar penerima informasi menjadi subjek demokrasi yaitu generasi yang memiliki pengetahuan, kesadaran kritis, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, baik melalui jalur elektoral maupun di luar proses elektoral.
Sebab, demokrasi yang kuat tidak hanya membutuhkan pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga warga negara muda yang paham mengapa mereka memilih, kritis terhadap informasi, berani menyampaikan gagasan, dan mampu menjaga demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.(RLS/Rasid)