Katakata.id – Gelombang kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka dalam sebuah dialog terbuka yang mempertemukan Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra dengan Tenaga Ahli Bakom RI, Aditya Laksmana.
Diskusi tersebut menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga kebutuhan pokok, komunikasi publik pemerintah, hingga kekhawatiran atas meningkatnya keterlibatan militer dalam program-program sipil.
Dialog yang berlangsung dinamis itu menjadi gambaran perdebatan antara kelompok mahasiswa sebagai representasi suara kritis masyarakat dengan pemerintah yang berupaya mempertahankan arah kebijakan nasional.
Dalam pemaparannya, Fatimah menjelaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar pada 12 Juni 2026 berangkat dari keresahan terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Mahasiswa mengusung lima tuntutan utama, yakni penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap praktik yang dianggap mengarah pada militerisasi, serta perbaikan komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini perlu dievaluasi secara serius agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat sorotan dalam diskusi tersebut.
Pihak pemerintah menilai MBG bukan sekadar program pemberian makanan bagi pelajar, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi nasional. Program tersebut diklaim mampu menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan rantai pasok pangan, dan menghasilkan efek pengganda ekonomi di berbagai daerah.
Namun pandangan berbeda disampaikan Fatimah. Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut dalam menjawab persoalan stunting dan ketimpangan gizi nasional.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterlibatan UMKM lokal yang dinilai belum optimal hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Kalau tujuan utamanya mengatasi stunting, maka kelompok yang paling membutuhkan seperti ibu hamil dan balita seharusnya menjadi prioritas utama,” menjadi salah satu substansi kritik yang disampaikan dalam diskusi tersebut.
Selain persoalan ekonomi dan program sosial, mahasiswa juga menyoroti pola komunikasi publik pemerintah.
Fatimah menilai sejumlah pernyataan pejabat pemerintah kerap menimbulkan kesan meremehkan kritik yang disampaikan masyarakat maupun kalangan akademisi.
Menurutnya, dalam negara demokrasi, kritik seharusnya dipandang sebagai masukan yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan, bukan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Mahasiswa juga mengingatkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan kajian ilmiah agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Perdebatan semakin menghangat ketika memasuki pembahasan mengenai keterlibatan militer dalam sejumlah program pemerintah.
Mahasiswa menilai semakin luasnya peran militer dalam urusan sipil perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan administrasi pemerintahan.
Sementara itu, pihak pemerintah menjelaskan bahwa keterlibatan unsur militer dilakukan semata-mata untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan logistik, disiplin organisasi, dan jaringan hingga ke daerah.
Meski demikian, Fatimah mengingatkan bahwa reformasi 1998 telah menghasilkan pemisahan yang jelas antara ranah sipil dan militer sehingga prinsip tersebut perlu tetap dijaga.
Pada bagian akhir diskusi, Fatimah menegaskan bahwa pemimpin negara perlu memperoleh informasi secara objektif dan mendengar langsung aspirasi masyarakat tanpa terlalu bergantung pada lingkaran elite di sekelilingnya.
Menurutnya, keberadaan pihak-pihak yang hanya menyampaikan informasi yang menyenangkan bagi penguasa dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat.
Di sisi lain, perwakilan pemerintah menyatakan bahwa kritik mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya.
Dialog tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai arah kebijakan pemerintahan masih akan terus berlangsung. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik, ruang diskusi antara pemerintah dan kelompok kritis masyarakat dinilai tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Sumber: Youtube Diskursus Net
Editor: Rasid Ahmad