Katakata.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pihak terkait.
Menurutnya, tidak ada satu pun institusi yang bekerja sendiri dalam upaya pengendalian karhutla. Semua unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat harus bersinergi dalam satu komando penanganan.
“Tidak ada satu institusi pun yang memiliki peran lebih. Semua bekerja secara kolaboratif dan bersinergi dalam penanganan karhutla,” ujar Djamari Chaniago usai memimpin Apel Siaga Karhutla Nasional di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan enam provinsi prioritas penanganan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Keenam provinsi tersebut tersebar di dua pulau besar, yakni Sumatera dan Kalimantan.
Di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara di Pulau Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Djamari menyebutkan, ketika kebakaran masih berskala kecil, penanganan dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten/kota bersama pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, dari enam provinsi prioritas tersebut, baru Provinsi Riau yang telah meminta dukungan bantuan dari pemerintah pusat.
Dalam upaya penanganan karhutla, pemerintah juga melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dinilai efektif jika masih terdapat potensi awan pembentuk hujan.
“Jika masih ada pertumbuhan awan, operasi modifikasi cuaca sangat efektif untuk mendatangkan hujan sehingga dapat membantu memadamkan kebakaran,” jelasnya.
Namun ketika musim kemarau semakin kering dan potensi awan hujan berkurang, maka penanganan akan difokuskan pada kerja Satuan Tugas (Satgas) darat. Satgas ini merupakan gabungan dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api hingga relawan.
Mereka dilengkapi berbagai peralatan pemadaman yang terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk memastikan kebakaran dapat segera dikendalikan sejak dini.
“Satgas darat bertugas memadamkan api sebelum kebakaran membesar. Kalau api sudah terlanjur besar, penanganannya akan jauh lebih sulit,” tegasnya.
Apabila kondisi semakin kering dan operasi modifikasi cuaca tidak lagi memungkinkan, pemerintah akan mengerahkan helikopter water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.
Ia mencontohkan, saat fenomena El Nino pada 2023 lalu, pemerintah pusat mengerahkan hingga 50 unit helikopter water bombing untuk penanganan karhutla. Sementara pada 2025 lalu, jumlah helikopter yang diterjunkan di seluruh provinsi prioritas mencapai 25 unit.
Menurutnya, jumlah helikopter yang dikerahkan akan disesuaikan dengan kondisi cuaca serta kebutuhan di lapangan, termasuk kemampuan Satgas darat dalam melakukan pemadaman.
Sumber: Mediacenter Riau
Editor: Rasid Ahmad