Katakata.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan Program Kepala Desa Masuk Kampus sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa itu dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).
Melalui program ini, Kemendagri menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, khususnya para kepala desa, melalui pendekatan akademik, riset, dan praktik tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa kepala desa saat ini dituntut memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Selain mengelola administrasi pemerintahan, mereka juga harus mampu menyusun kebijakan berbasis data, menguasai teknologi, serta merespons berbagai isu strategis yang berkembang.
“Pemimpin harus berbasis data. Pemimpin harus punya konsep yang kuat. Karena itu setiap pemimpin perlu didukung oleh kampus, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan,” ujar Bima Arya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan, mulai dari transformasi digital, perubahan iklim, bonus demografi, hingga penguatan ketahanan pangan nasional.
Melalui Program Kepala Desa Masuk Kampus, para kepala desa diharapkan mampu memperkuat kompetensi dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun kepemimpinan yang adaptif dan inovatif.
Kemendagri juga berharap program ini mampu melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga pembangunan desa semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU., menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama sekaligus fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan visi pembangunan nasional, desa kuat, Indonesia maju, desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama dan pondasi pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Prof. Heri menilai tata kelola pemerintahan desa saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi, tuntutan transparansi anggaran, konflik pemanfaatan ruang, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membutuhkan pendekatan ilmiah yang adaptif dan solutif.
Selama empat hari pelaksanaan program, kata dia, Universitas Indonesia akan menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala desa untuk berdiskusi dengan akademisi, pakar tata kelola publik, dan praktisi ekonomi.
“Kampus ini akan menjadi laboratorium besar tempat Bapak dan Ibu berinteraksi dengan para akademisi, pakar tata kelola publik, dan praktisi ekonomi. Kita akan membedah instrumen manajemen pemerintahan yang akuntabel, strategi penguatan pelayanan publik, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna untuk akselerasi pembangunan desa,” ujarnya.
Namun, menurut Prof. Heri, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah. Universitas juga ingin belajar langsung dari pengalaman para kepala desa yang setiap hari menghadapi berbagai dinamika di lapangan.
“Kami di UI juga perlu belajar banyak menyerap kearifan lokal, ketangguhan, serta dinamika nyata yang Bapak dan Ibu hadapi setiap hari. Kolaborasi antara teori akademik di kampus dan praktik empiris di desa inilah yang akan melahirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Program Kepala Desa Masuk Kampus diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas kepemimpinan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: IG/Kemendagri, TV BINA PEMDES