Katakata.id – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014–2016, Sudirman Said, menegaskan bahwa bangkit atau runtuhnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan tata kelola kekuasaan.
Hal itu disampaikan Sudirman melalui kanal YouTube pribadinya, Ahad (18/1/2026). Ia menyebut, sejarah peradaban dunia telah berulang kali membuktikan bahwa kepemimpinan yang adil melahirkan kemakmuran, sementara kepemimpinan zalim membawa kehancuran.
“Naik turunnya suatu peradaban, sebuah negara, bahkan sebuah kekaisaran ditentukan oleh kepemimpinan yang adil atau zalim,” ujar Sudirman.
Menurutnya, selain kepemimpinan, ada dua faktor penting lainnya yang menentukan arah suatu negara, yakni penegakan hukum dan praktik pemerintahan. Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, serta pemerintahan harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sudirman juga menyoroti peran pemimpin informal seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Ia menilai, pemimpin informal seharusnya menjadi penjaga moral publik dan berani meluruskan penyimpangan kekuasaan.
“Kalau pemimpin informal menjaga moralitas, ketika terjadi penyimpangan mereka bisa membetulkan. Tapi jika pemimpin informal sudah terjebak dalam praktik transaksional, maka tidak ada lagi daya untuk mengoreksi,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kondisi negara seperti sebuah rumah tangga. Jika rumah dipenuhi rayap, penjaganya justru mencuri, dan kepala rumah tangga tidak memberi teladan, maka kehancuran adalah keniscayaan.
Lebih lanjut, Sudirman menyinggung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya berdampak besar terhadap melemahnya pemberantasan korupsi. Akibatnya, praktik korupsi kian merajalela dan seolah tak lagi memiliki kendali.
Ia bahkan mengutip pandangan seorang tokoh yang menyebut bahwa korupsi diduga dibiarkan menjadi alat kendali politik. “Para pemimpin politik dibiarkan terjerat kasus korupsi agar mudah dikendalikan ketika kepentingan tertentu ingin dijalankan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Sudirman juga mengingat kembali perubahan aturan Pilkada yang menghapus larangan konflik kepentingan dan hubungan kekerabatan dengan petahana. Menurutnya, keputusan tersebut membuka kran nepotisme secara luas di berbagai daerah.
“Kita melihat suami gubernur, istrinya wali kota. Istri wali kota, suaminya wakil gubernur. Orang masuk kekuasaan bukan karena merit system, kapasitas, atau prestasi, tetapi karena kekerabatan,” katanya.
Ia menilai praktik tersebut menjadi salah satu penyebab utama kemerosotan demokrasi di Indonesia. Ketika kekuasaan tidak lagi berbasis kompetensi, maka kualitas kepemimpinan pun ikut merosot.
Menutup pernyataannya, Sudirman mengajak generasi muda untuk tidak apatis dan terus bersuara. Ia mendorong anak muda untuk bangkit, bersatu, dan merebut masa depan bangsa dengan menyuarakan nilai keadilan dan demokrasi secara konsisten, termasuk melalui tulisan dan gerakan intelektual.
“Saya terus menemani kawan-kawan muda agar tidak lelah mengingatkan dan memperjuangkan masa depan kita,” pungkasnya.
Editor: Rasid Ahmad