Katakata.id – Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang mulai menunjukkan tren peningkatan seiring masuknya musim kemarau tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan. Dalam arahannya, Menteri Hanif mengingatkan bahwa pengendalian karhutla tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus mengedepankan langkah antisipatif sejak dini.
“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” ujarnya di hadapan ratusan personel, Sabtu (25/4/2026).
Data terbaru menunjukkan kondisi yang patut diwaspadai. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas di Riau tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 di antaranya berstatus kepercayaan tinggi. Angka ini melonjak enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, luas lahan yang terbakar juga meningkat drastis hingga 8.555,37 hektare, atau sekitar 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.
Lonjakan ini terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut Indonesia tengah memasuki fase El Niño lemah hingga moderat. Fenomena tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan kekeringan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki ekosistem gambut rentan terbakar.
Menghadapi situasi ini, Menteri Hanif menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api diminta memperkuat patroli terpadu serta meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Dunia usaha juga tak luput dari perhatian. Perusahaan perkebunan dan kehutanan diminta memastikan kesiapan sarana prasarana pengendalian karhutla, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.
Di sisi lain, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada operasional industri energi dan keselamatan masyarakat.
“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko nyata yang harus dimitigasi sejak dini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi dampak musim kemarau panjang akibat El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.
“Selama tujuh bulan ke depan kita berpotensi menghadapi musim panas. Kami berharap masyarakat tidak membakar sampah sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” tegasnya usai mengikuti apel kesiapsiagaan.
Ia juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar terhindar dari kebakaran, mengingat risiko karhutla meningkat signifikan saat musim kemarau.
Pemerintah Kota Pekanbaru, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi serta akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan penanggulangan karhutla di daerah.
Pemerintah sendiri menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti melanggar.
Dengan meningkatnya jumlah hotspot, tingginya kerentanan lahan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Niño, seluruh elemen masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan. Sinergi dan respons cepat menjadi kunci agar Riau terhindar dari bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian.
Sumber: kemenlh.go.id, pekanbaru.go.id
Editor: Rasid Ahmad