Katakata.id – Menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Niño, Kepolisian Daerah Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Rapat strategis ini dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, jajaran TNI-Polri, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kepala daerah se-Riau, hingga pelaku usaha.
Kapolda Riau, Herry Heryawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa ancaman karhutla tahun ini harus dihadapi dengan langkah serius dan terukur. Ia mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh menunggu hingga kebakaran terjadi.
“Karhutla bukan persoalan yang ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, terutama di wilayah rawan,” tegasnya.
Menurutnya, strategi pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pembangunan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau, serta patroli terpadu berbasis teknologi.
Kapolda juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
“Pencegahan adalah kunci utama. Kita harus membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain itu, seluruh jajaran kepolisian di daerah diminta aktif turun ke lapangan memastikan kesiapan infrastruktur, mulai dari sumber air cadangan, alat pemadam, hingga kesiapan personel dan masyarakat peduli api.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa Provinsi Riau memiliki sekitar 5,3 juta hektare lahan gambut—terluas di Indonesia—yang menjadikannya sangat rentan terhadap karhutla saat musim kemarau panjang. Secara nasional, sekitar 53.000 hektare wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan pada 2026, termasuk di Riau.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh. Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering, datang lebih awal, dan berlangsung lebih lama akibat pengaruh El Niño.
“Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Ini bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kebakaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, strategi penanganan dilakukan secara komprehensif, mulai dari deteksi dini melalui pemantauan hotspot hingga respons cepat saat kebakaran terjadi. Dukungan operasi udara seperti water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) juga disiapkan sebagai langkah lanjutan.
Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edy Afrizal, menyebut pihaknya terus memperkuat kesiapsiagaan di lapangan melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
“Pencegahan tetap menjadi prioritas. Kami memastikan pemantauan hotspot, kesiapan personel, serta peralatan berjalan optimal agar setiap kejadian bisa ditangani cepat sebelum meluas,” ujarnya.
Seluruh pihak sepakat bahwa penguatan sinergi menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Posko penanggulangan akan diperkuat hingga ke tingkat daerah, dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
Melalui rapat koordinasi ini, Polda Riau dan Forkopimda menegaskan komitmen bersama untuk mengedepankan pencegahan, respons cepat, dan kolaborasi lintas sektor guna menekan potensi karhutla serta menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Humas Polda Riau, Mediacenter Riau