Katakata.id – Penilaian publik terhadap Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan dua sinyal sekaligus. Di satu sisi, mayoritas responden menilai gaya komunikasi pemerintah cukup baik. Namun, di sisi lain, desakan untuk merombak susunan kabinet masih cukup kuat.
Survei nasional Poltracking Indonesia mencatat, sebanyak 60,1 persen responden menilai gaya komunikasi kabinet dalam menyampaikan informasi kepada publik tergolong baik. Angka itu merupakan gabungan penilaian sangat baik dan cukup baik.
Sementara itu, 31,1 persen responden menilai gaya komunikasi pemerintah tidak baik, yakni gabungan penilaian kurang baik dan sangat tidak baik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, memaparkan hasil survei tersebut pada Senin (19/10/2026). Survei dilakukan melalui wawancara lapangan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026.
Poltracking menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden. Survei ini memiliki *margin of error* sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam hal komunikasi publik, responden juga menyampaikan harapan mengenai langkah yang perlu diambil pemerintah ketika muncul isu atau berita yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Sebanyak 39,6 persen responden menginginkan pemerintah segera memberikan penjelasan resmi. Pilihan berikutnya adalah meluruskan informasi yang dianggap keliru, dengan dukungan 36,3 persen responden. Adapun 8,6 persen responden menilai pemerintah sebaiknya tidak memberikan respons terhadap isu yang dianggap tidak penting.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kecepatan dan kejelasan komunikasi menjadi aspek penting dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Publik tidak hanya menilai cara pemerintah menyampaikan informasi, tetapi juga mengharapkan penjelasan yang memadai ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian luas.
Sorotan lain dalam survei ini berkaitan dengan evaluasi terhadap susunan kabinet. Sebanyak 42,3 persen responden menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Sebaliknya, 36,1 persen responden menyatakan perombakan kabinet tidak diperlukan. Data tersebut menunjukkan bahwa pandangan publik mengenai kebutuhan reshuffle belum sepenuhnya seragam, meskipun responden yang mendukung perombakan memiliki proporsi lebih besar.
Di antara responden yang menginginkan reshuffle, bidang Perekonomian menjadi sektor yang paling banyak disebut, yakni 20,4 persen. Berikutnya, bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh 20,3 persen, sedangkan bidang Pemberdayaan Masyarakat disebut oleh 4,9 persen.
Angka tersebut merujuk pada kelompok responden yang menyatakan perlunya reshuffle, bukan keseluruhan responden survei.
Ketika ditanya mengenai alasan perlunya perombakan, mayoritas responden dalam kelompok yang menginginkan reshuffle menyoroti kinerja menteri.
Sebanyak 51 persen menyebut kinerja menteri kurang memuaskan. Alasan berikutnya adalah menteri dinilai tidak cocok atau tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin, sebesar 10,1 persen.
Sementara itu, 6 persen menilai menteri yang bersangkutan jarang turun langsung ke tengah masyarakat.
Temuan ini mengindikasikan bahwa tuntutan reshuffle yang terekam dalam survei terutama berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja dan kecocokan pejabat dengan bidang tugasnya. Namun, hasil survei tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa menteri atau kementerian tertentu berkinerja buruk; angka-angka itu merepresentasikan persepsi responden.
Bagi pemerintah, hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus menilai efektivitas kerja para pembantu presiden. Penjelasan yang cepat saat muncul persoalan penting, tetapi pada saat yang sama publik juga menaruh perhatian pada hasil kerja dan kemampuan menteri menjawab kebutuhan masyarakat.
Editor: Rasid Ahmad