Katakata.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran baru pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, Presiden melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Ketua MPR Ahmad Muzani.
Sebelum pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo terlebih dahulu meminta kesiapan para pejabat yang akan mengemban amanah baru tersebut.
“Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?” tanya Presiden.
“Bersedia,” jawab para pejabat yang dilantik secara serempak.
Usai pengucapan sumpah dan janji jabatan, para pejabat menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN serta pemberhentian Wakil Kepala BPKP. Sementara pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026.
Pergantian pimpinan BGN menjadi perhatian publik karena terjadi setelah pencopotan pimpinan sebelumnya, yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiganya diberhentikan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kini, harapan besar tertumpu pada kepemimpinan baru untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini adalah pengabdian. Amanah yang harus kami jalankan dengan baik, tulus, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat bawah,” ujarnya usai pelantikan.
Nanik mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Untuk itu, BGN akan menerapkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur-dapur baru dalam program MBG.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas dan distribusi layanan yang telah berjalan selama ini.
“Kami akan melakukan penataan terlebih dahulu. Apakah dapur yang ada saat ini sudah sesuai kebutuhan atau justru terjadi penumpukan di wilayah tertentu,” katanya.
Ia mengakui bahwa saat ini sebagian besar dapur program MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan pemerataan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Selain menata infrastruktur program, BGN juga akan melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat.
Program MBG, kata Nanik, akan lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.
“Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan gizi masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya itu, penguatan pengawasan juga akan menjadi perhatian utama. BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan petunjuk teknis.
“Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Semua dapur akan kami evaluasi dan pastikan memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan,” tegas Nanik.
Dalam upaya memperluas jangkauan program tanpa membebani keuangan negara, BGN juga akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pendanaan dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, investor, maupun hibah dari lembaga internasional.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan gizi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Dengan kepemimpinan baru dan berbagai langkah pembenahan yang mulai disiapkan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program unggulan semata, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.(Rasid Ahmad)