Katakata.id – Pemerintah Provinsi Riau terus mengakselerasi transformasi pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Berbagai pembenahan dilakukan, mulai dari digitalisasi layanan hingga peningkatan kualitas fasilitas di sejumlah instansi, menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia tahun 2026.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari sinergi dan pendampingan Ombudsman Perwakilan Riau yang selama ini aktif memberikan masukan serta evaluasi terhadap berbagai layanan pemerintah.
“Pelayanan publik kami terus mengalami peningkatan. Alhamdulillah, kami yakin dan percaya karena Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini diberikan dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar SF Hariyanto saat menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, transformasi pelayanan publik kini semakin mengarah pada pemanfaatan teknologi digital guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan pemerintah secara cepat, efektif, dan efisien.
“Pelayanan publik terus kami benahi. Salah satunya melalui digitalisasi berbagai layanan agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan pemerintah,” katanya.
SF Hariyanto mencontohkan peningkatan pelayanan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang dinilai mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ia menyebut, peningkatan kualitas pelayanan tersebut turut berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan rumah sakit.
“Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah sangat baik. Fasilitas kamar terus ditingkatkan dan pendapatan BLUD juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan pelayanan semakin dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya sektor kesehatan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan. Salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong kenaikan pendapatan daerah.
“Bapenda juga menunjukkan pelayanan yang semakin baik. Dampaknya, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang luar biasa. Semua ini tidak lepas dari pendampingan Ombudsman Riau,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan terhadap Ombudsman Perwakilan Riau menjelang dimulainya penilaian pelayanan publik secara nasional.
Ia mengatakan, pada pertengahan Juli 2026 Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
“Kegiatan ini bertujuan melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada perwakilan Ombudsman di daerah. Pada pertengahan Juli kami akan memulai kick-off penilaian pelayanan publik terhadap kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Nuzran.
Menurutnya, seluruh hasil penilaian tersebut akan diumumkan pada Desember 2026 dalam sebuah agenda nasional yang dijadwalkan di hadapan Presiden Republik Indonesia.
“Sebagai puncaknya, hasil penilaian pelayanan publik seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota akan diumumkan langsung di hadapan Presiden,” jelasnya.
Selama proses penilaian berlangsung hingga November mendatang, Ombudsman RI akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Ombudsman Perwakilan Riau juga akan turun langsung melakukan penilaian terhadap berbagai instansi dan OPD yang menjadi objek pemeriksaan.
“Tentu kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Tim Ombudsman Perwakilan Riau akan turun langsung untuk menilai berbagai aspek pelayanan dasar di setiap instansi yang menjadi objek penilaian,” pungkas Nuzran.
Sumber: Media Center Riau
Editor: Rasid Ahmad