Katakata.id – Pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI setelah Presiden mengusulkan penundaan jadwal yang sebelumnya ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan perubahan jadwal dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang meminta tambahan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Menurut Muzani, Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh berbagai pertimbangan sebelum menetapkan dua kandidat.
“Jadwal kegiatan Presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon Wakil Presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” kata Muzani dalam keterangannya seusai rapat gabungan MPR, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, berdasarkan keputusan rapat gabungan pada 13 November 2026, MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026.
Jadwal tersebut mengharuskan Presiden menyampaikan dua nama calon paling lambat 18 November 2026 atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Namun, setelah menerima surat Presiden, rapat gabungan akhirnya menyepakati perubahan jadwal menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Dengan perubahan tersebut, batas akhir penyampaian dua nama calon Wakil Presiden ditetapkan pada 25 November 2026.
“Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
MPR Siapkan Panitia Khusus dan Tim Verifikasi
Selain menetapkan jadwal, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Wakil Presiden.
Panitia tersebut akan dipimpin Bambang Muryanto, didampingi dua wakil ketua, dengan total keanggotaan sebanyak 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok DPD.
MPR juga membentuk tim verifikasi yang dikoordinasikan Lestari Moerdijat. Tim tersebut dipimpin Habiburokhman, dengan sekretaris berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muzani menjelaskan, tim verifikasi nantinya bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi kedua calon, termasuk dokumen ijazah dan persyaratan lainnya.
Presiden, kata dia, akan menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon.
Terkait mekanisme pemilihan, apakah dilakukan melalui pemungutan suara atau mekanisme lainnya, Muzani mengatakan hal itu masih akan disiapkan oleh panitia ad hoc.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau tidak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia yang akan menjelaskan detail teknis pelaksanaannya,” jelasnya.
Sementara mengenai kemungkinan pemeriksaan kesehatan dan tahapan verifikasi lainnya, ia menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada tim verifikasi yang telah dibentuk.
Muzani mengakui proses pemilihan Wakil Presiden melalui MPR kali ini menjadi praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi.
Karena itu, menurutnya, diperlukan penyesuaian serta persiapan yang lebih matang agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru. Belum pernah terjadi sejak reformasi. Presiden atau Wakil Presiden dipilih oleh Majelis. Baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” ungkapnya.
Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada Presiden yang harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 25 November 2026. Setelah itu, MPR akan melanjutkan tahapan verifikasi dan mempersiapkan sidang paripurna pemilihan serta pelantikan pada 9 Desember 2026.
Editor: Rasid Ahmad
