Katakata.id – Tragedi meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama mengikuti pelatihan dasar militer (Latsarmil) memicu gelombang kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menilai peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendekatan militer dalam program sipil merupakan kebijakan yang keliru dan harus segera dihentikan.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis Sabtu (27/6/2026), koalisi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga para korban. Mereka menilai hilangnya lima nyawa peserta bukan sekadar insiden pelatihan, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal dinilai tidak memiliki dasar kebutuhan maupun relevansi dengan tugas yang akan dijalankan para peserta.
Menurut koalisi, tidak ada hubungan antara kemampuan mengelola koperasi dengan pelatihan dasar kemiliteran. Kompetensi seorang manajer koperasi, kata mereka, dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan fisik dan disiplin ala militer.
“Tragedi ini semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil,” demikian isi pernyataan koalisi.
Koalisi juga mengkritik keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan Program KDMP. Mereka menilai pelibatan tersebut berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI dan dinilai mencerminkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil.
Menurut mereka, pemerintah seolah menganggap berbagai persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki fungsi, karakter, dan tujuan yang berbeda.
Koalisi menilai budaya militer yang bertumpu pada komando, hierarki, dan kepatuhan tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi sipil yang mengedepankan dialog, partisipasi, kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir kritis.
“Pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, melainkan justru berpotensi melahirkan kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, dan minim dialog,” tulis koalisi.
Mereka juga mengaitkan tragedi tersebut dengan berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan dinilai semakin banyak menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil. Sebelumnya, koalisi juga pernah mengkritik program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat.
Menurut mereka, penghentian program tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa pendekatan militer bukan solusi terhadap persoalan pendidikan maupun sosial.
“Sayangnya, pola pikir yang sama kembali dipaksakan dalam pelatihan calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih hingga berujung jatuhnya korban jiwa,” ujar koalisi.
Koalisi menilai program pelatihan bagi calon manajer koperasi sejak awal telah dibangun di atas asumsi yang keliru, yakni menyamakan disiplin militer dengan profesionalisme organisasi sipil.
Karena itu, mereka mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh rangkaian pelatihan dasar militer bagi calon Manajer KDMP dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep program tersebut agar sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, koalisi juga meminta pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam berbagai program pembangunan yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara, termasuk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi independen untuk mengusut meninggalnya lima peserta pelatihan serta menindak seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk para pengambil keputusan dalam pelaksanaan program tersebut.
Kedua, menghentikan seluruh pelatihan dasar kemiliteran bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun bentuk pelatihan serupa yang melibatkan masyarakat sipil.
Ketiga, menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah di luar fungsi pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani puluhan organisasi masyarakat sipil, di antaranya Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), SETARA Institute, AJI Indonesia, BEM SI, LBH Jakarta, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.
Editor: Rasid Ahmad