Katakata.id – Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, komunikasi publik pemerintah kembali diuji. unggahan perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet melalui media sosial resmi Sekretariat Negara memantik kritik luas. Bukan semata soal perayaannya, melainkan soal kepekaan: di mana empati pejabat publik ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi?
Reaksi publik tidak lahir dari ruang hampa. Saat pemerintah mendorong efisiensi anggaran, termasuk untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), masyarakat justru dihadapkan pada kenaikan harga, daya beli yang melemah, dan bayang-bayang ketidakpastian global. Dalam konteks seperti ini, simbol kemewahan, siapa pun pelakunya, mudah dibaca sebagai jarak antara elite dan realitas rakyat.
Di sinilah persoalan nirempati menjadi penting. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kegagalan membaca suasana batin publik. Dalam komunikasi kebijakan, empati adalah fondasi. Tanpanya, pesan kebijakan kehilangan daya ikat moral.
Pemerintah boleh saja menyampaikan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah rasional demi menjaga stabilitas fiskal. Namun, pesan itu akan rapuh jika tidak diiringi konsistensi perilaku pejabatnya. Dalam kajian komunikasi publik, ini dikenal sebagai message inconsistency, yaitu ketidaksinkronan antara narasi dan tindakan yang berujung pada erosi kepercayaan.
Masalahnya tidak berhenti pada individu. Ia mencerminkan persoalan yang lebih struktural dalam komunikasi kementerian dan lembaga. Banyak institusi negara masih memandang komunikasi sebagai fungsi administrative, sekadar mendokumentasikan kegiatan, bukan sebagai instrumen strategis kebijakan. Padahal, setiap unggahan di akun resmi negara adalah representasi sikap institusi. Ia membentuk persepsi, memengaruhi legitimasi, dan menentukan sejauh mana kebijakan diterima publik.
Dalam konteks ini, media sosial pemerintah seharusnya menjadi ruang yang peka terhadap situasi sosial. Ketika konten yang ditampilkan justru terasa kontras dengan kondisi mayoritas masyarakat, yang muncul bukan kedekatan, melainkan alienasi. Jarak psikologis antara negara dan warga pun melebar.
Kasus ini bukan yang pertama, dan kemungkinan bukan yang terakhir jika tidak ada pembenahan serius. Literasi komunikasi publik di kalangan pejabat masih perlu diperkuat, terutama dalam hal sensitivitas sosial dan manajemen persepsi. Pejabat publik tidak hanya bekerja membuat kebijakan, tetapi juga mempresentasikan negara di ruang publik.
Karena itu, ada beberapa hal mendesak yang perlu dilakukan. Pertama, setiap institusi perlu memiliki pedoman komunikasi yang jelas, termasuk dalam mengelola konten media sosial resmi. Kedua, penting menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan pejabat memiliki implikasi sosial-politik. Ketiga, empati harus menjadi bagian dari etika jabatan publik, bukan sekadar nilai tambahan.
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Ia tidak dibangun dari retorika, melainkan dari konsistensi antara kata dan tindakan. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kepekaan.
Ketika empati absen dari layar resmi negara, yang dipertaruhkan bukan hanya citra, tetapi juga legitimasi. Dan dalam kondisi global yang tidak menentu, kehilangan legitimasi adalah risiko yang terlalu besar untuk diabaikan.(***)
Oleh: Resty Widyanty, M.A. , Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bangka Belitung.