Katakata.id – Persoalan sampah di Kepulauan Meranti, Riau, dinilai sudah berada pada tahap genting. Gunungan sampah di atas lahan gambut seluas sekitar dua hektare disebut telah menimbulkan pencemaran lingkungan hingga mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Kondisi itu membuat Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami, meminta pemerintah pusat tidak hanya memusatkan perhatian pada pengembangan teknologi pengolahan sampah di Pulau Jawa.
Desakan tersebut disampaikan Iyeth dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Plt. Deputi PSLB3 KLH/BPLH RI, Senin (7/9/2026).
Iyeth menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kepulauan Meranti. Awalnya, ia datang untuk melihat persoalan mangrove dan abrasi. Namun, pemerintah daerah kemudian membawanya ke sebuah lokasi yang ternyata merupakan tempat penumpukan sampah.
Ia mengaku terkejut melihat gunungan sampah di tengah wilayah kepulauan yang relatif kecil.
“Saya agak terkejut, Bu. Saya kaget. Di sana ternyata ada gunung sampah. Padahal itu pulau. Pulaunya kecil,” kata Iyeth.
Menurut dia, persoalan tersebut semakin memprihatinkan karena Meranti merupakan daerah kepulauan dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Di saat yang sama, daerah tersebut juga menghadapi persoalan abrasi yang cukup serius.
Kini, sampah menambah persoalan lingkungan yang harus segera ditangani. Iyeth menyebut gunungan sampah itu berada di atas lahan gambut seluas sekitar dua hektare. Air lindi dari tumpukan sampah disebut telah mencemari sumber air masyarakat, termasuk sumur-sumur warga di sekitar lokasi.
“Air lindinya itu sudah meracuni sumur-sumur masyarakat. Sedih sekali, Bu. Belum lagi baunya,” ujarnya.
Ia bahkan mencoba mengukur sejauh mana bau dari gunungan sampah tersebut menyebar. Dari lokasi, Iyeth sengaja menjauh untuk memastikan apakah bau masih tercium.
Hasilnya, bau menyengat ternyata tetap tercium meski ia sudah berada cukup jauh dari lokasi.
“Rupanya itu sampai ke mana-mana baunya. Sudah mengganggu masyarakat. Tanah mereka tercemar, airnya juga tercemar,” kata Iyeth.
Minta Pemerintah Turun ke Meranti
Persoalan tersebut kemudian dikaitkan Iyeth dengan pengembangan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia menyadari penerapan PSEL membutuhkan berbagai persyaratan teknis, termasuk karakteristik dan kondisi sampah. Karena itu, ia tidak serta-merta menyimpulkan teknologi tersebut bisa diterapkan di Meranti. Namun, ia meminta pemerintah melakukan kajian langsung di lapangan.
“Saya mohon, berangkatlah ke sana, Bu. Kirimlah staf ke sana. Lihatlah Kepulauan Meranti,” tegasnya.
Iyeth bahkan menyatakan siap mendampingi apabila pemerintah mengirimkan tim untuk melihat kondisi persampahan di Meranti.
“Kalau Ibu mau saya dampingi, saya dampingi. Saya siap mendampingi,” ujarnya.
Menurut Iyeth, persoalan sampah di Riau tidak bisa dipandang sebelah mata. Riau merupakan salah satu daerah penting bagi perekonomian nasional dengan sektor perkebunan sawit dan minyak yang menjadi bagian dari sumber devisa nasional.
Karena itu, ia meminta agar pengembangan teknologi pengolahan sampah tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Jangan hanya membawa program PSEL ini di wilayah-wilayah Jawa. Tolong perhatikan Riau,” katanya.
Ia mencontohkan Bekasi dan Tangerang yang telah mendapat perhatian dalam pengembangan teknologi PSEL. Menurut dia, Riau tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi berharap pembangunan fasilitas pengolahan sampah dilakukan secara lebih berimbang.
“Kami juga tidak minta harus lebih dari Pulau Jawa. Tapi paling tidak imbanglah,” ujarnya.
Pekanbaru Juga Diminta Masuk Perhitungan
Selain Kepulauan Meranti, Iyeth meminta pemerintah mempertimbangkan Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang berpotensi dikembangkan untuk PSEL.
Ia menyebut persoalan volume sampah di Pekanbaru sudah cukup besar, mencapai sekitar 1.000 hingga 2.000 ton per hari.
“Di Kota Pekanbaru itu juga luar biasa. Sampahnya sudah tembus 1.000 sampai 2.000 ton per hari. Jadi boleh dipertimbangkan juga untuk Pekanbaru,” katanya.
Bagi Iyeth, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir. Ketika volume terus bertambah, dibutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern agar sampah tidak terus menumpuk dan membebani lingkungan.
Tak Cuma PSEL, Truk Sampah Juga Diminta
Iyeth juga meminta pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan paling mendasar dalam pengelolaan sampah di Riau, yakni ketersediaan armada pengangkut.
Menurut dia, persoalan di lapangan bukan hanya tidak adanya teknologi pengolahan, tetapi juga keterbatasan truk yang membuat sampah tidak seluruhnya terangkut.
“Ini truk kita di sana tidak ada, tidak memadai. Sampah tidak terangkut karena truk enggak ada,” ujarnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, Iyeth meminta dukungan anggaran pemerintah pusat untuk memperkuat armada pengangkutan sampah di Riau.
“Kalau boleh saya minta, Bu, tolonglah anggarannya untuk truk ini dibawa ke Riau,” katanya.
Ia menegaskan berbagai persoalan yang ditemuinya di daerah pemilihan tidak boleh berhenti sebagai laporan dalam rapat.
Ia ingin pemerintah pusat benar-benar turun melihat kondisi lapangan dan menyiapkan langkah konkret.
“Jangan nanti saya pulang ke Riau, Bu, Iyeth ini enggak bekerja. Mana dewannya enggak bekerja, enggak disampaikan. Ini bukti saya sudah menyampaikan ke Ibu,” ujarnya.
Iyeth berharap pemerintah segera menggerakkan perangkat dan menyiapkan langkah nyata untuk membantu daerah-daerah di Riau menangani persoalan sampah.
Sebab, menurut dia, gunungan sampah di pulau kecil seperti Meranti bukan lagi sekadar persoalan kebersihan.
Ketika air lindi mencemari sumber air, bau mengganggu warga, sementara armada pengangkut tidak memadai, sampah telah berubah menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan intervensi serius pemerintah. (Rasid Ahmad)