Katakata.id – Guru Besar Prof. Vedi R. Hadiz menyoroti sulitnya kekuatan politik alternatif berkembang di Indonesia. Menurut dia, persoalan utamanya terletak pada belum terbentuknya kekuatan yang memiliki organisasi solid, ideologi yang koheren, dan basis sosial yang kuat untuk menawarkan perubahan terhadap tatanan politik yang ada.
Pandangan tersebut menempatkan persoalan demokrasi Indonesia tidak hanya pada pergantian elite atau kompetisi elektoral, tetapi juga pada kemampuan masyarakat membangun kekuatan politik yang mampu menawarkan arah berbeda dari struktur kekuasaan yang telah mengakar.
Dalam penjelasannya, Hadiz menekankan bahwa kekuatan alternatif membutuhkan tiga unsur utama, yakni konsolidasi organisasi, landasan ideologis yang jelas, serta dukungan sosial yang terbangun secara berkelanjutan.
Tanpa ketiga unsur tersebut, kritik terhadap pemerintah berisiko berhenti sebagai ekspresi ketidakpuasan dan sulit berkembang menjadi gerakan politik yang mampu mendorong perubahan struktural.
Hadiz juga menyoroti warisan Orde Baru yang dinilai turut memengaruhi perkembangan ideologi alternatif di Indonesia. Ia menyinggung melemahnya pijakan politik ideologi seperti liberalisme dan sosial demokrasi setelah mengalami tekanan dalam periode pemerintahan otoriter.
Dampaknya, terbukanya ruang demokrasi setelah Reformasi 1998 tidak serta-merta menghasilkan kekuatan politik alternatif yang terorganisasi dan memiliki agenda perubahan yang konsisten. Kebebasan politik memang membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingannya. Namun, membangun organisasi yang kuat, merumuskan ideologi yang jelas, dan menghimpun basis sosial yang luas merupakan tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut memperlihatkan perbedaan antara munculnya kritik terhadap kekuasaan dan terbentuknya kekuatan yang mampu menawarkan alternatif terhadap sistem yang berlaku.
Selain persoalan organisasi dan ideologi, Hadiz menyoroti penggunaan nasionalisme dalam politik Indonesia. Menurut perspektif yang disampaikannya, nasionalisme yang terlalu berpusat pada negara berisiko kehilangan daya kritisnya sebagai bahasa perjuangan rakyat.
Nasionalisme yang secara historis menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan dapat digunakan untuk membenarkan agenda negara tanpa selalu menjawab persoalan ketimpangan sosial dan distribusi kekayaan. Dalam situasi demikian, bahasa tentang kepentingan nasional, kedaulatan, dan pembangunan dapat dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan apabila tidak disertai pengawasan publik dan pertanggungjawaban yang memadai.
Persoalannya bukan terletak pada nasionalisme itu sendiri, melainkan pada siapa yang menentukan maknanya dan siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan yang dijalankan atas nama kepentingan bangsa. Dalam konteks ini, kepentingan nasional perlu diuji melalui dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat, termasuk pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak warga, dan transparansi pengelolaan sumber daya negara.
Perspektif Hadiz juga relevan untuk membaca hubungan antara demokrasi elektoral dan struktur kekuasaan di Indonesia. Pergantian pemerintahan maupun perubahan koalisi politik tidak otomatis mengubah hubungan antara pemilik modal, elite politik, dan birokrasi. Jika pola hubungan tersebut tetap bertahan, perubahan pada tingkat kepemimpinan belum tentu menghasilkan perubahan mendasar dalam arah kebijakan.
Karena itu, kekuatan alternatif tidak cukup dibangun melalui kritik terhadap tokoh atau pemerintahan tertentu. Kekuatan tersebut perlu memiliki agenda yang jelas mengenai persoalan ekonomi, ketimpangan, pelayanan publik, serta tata kelola sumber daya alam.
Organisasi yang kuat, ideologi yang konsisten, dan basis sosial yang berkelanjutan menjadi penting agar gerakan politik tidak hanya muncul ketika terjadi krisis atau menjelang pemilihan umum.
Tantangan lainnya adalah menjaga independensi gerakan masyarakat agar tidak sekadar menjadi instrumen mobilisasi bagi elite politik yang tengah membutuhkan dukungan.
Pandangan Hadiz pada akhirnya menggarisbawahi persoalan mendasar demokrasi Indonesia bukan hanya bagaimana kekuasaan diperebutkan, tetapi juga apakah tersedia kekuatan yang mampu menawarkan perubahan terhadap struktur yang menopang kekuasaan tersebut.
Demokrasi, dengan demikian, tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Kemampuan masyarakat membangun organisasi, memperjuangkan gagasan alternatif, dan mengawasi kekuasaan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas demokrasi.
Editor: Rasid Ahmad
Diolah dari Youtube Retorika Show