Katakata.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 memicu gelombang percakapan publik yang jauh lebih luas dibanding sekadar persoalan kebakaran. Analisis Drone Emprit menunjukkan, isu karhutla berkembang menjadi krisis multidimensi yang menyentuh persoalan kesehatan, lingkungan, penegakan hukum, hingga dugaan keterlibatan korporasi.
Analisis yang memantau percakapan di X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, dan media online sepanjang 1–25 Agustus 2026 itu mencatat sedikitnya 113 ribu mentions terkait karhutla, asap, dan instansi yang terlibat dalam penanganannya.
Menariknya, persepsi publik di berbagai platform menunjukkan perbedaan yang cukup tajam.
Media online cenderung memberikan sorotan positif terhadap langkah pemerintah dan petugas di lapangan. Sebaliknya, percakapan di X/Twitter justru didominasi sentimen negatif yang banyak menyoroti dugaan pembakaran lahan oleh korporasi, lambannya mitigasi, hingga respons pejabat terhadap persoalan asap.
Drone Emprit mencatat volume percakapan mengenai karhutla meningkat tajam pada 18–22 Agustus 2026, dengan puncak mencapai sekitar 17 ribu mentions pada 22 Agustus.
TikTok tercatat menjadi platform dengan tingkat engagement paling tinggi, bahkan disebut mencapai sekitar 18 kali lipat dibandingkan X/Twitter. Penyebaran konten viral membuat isu karhutla dengan cepat menjangkau masyarakat luas.
Sementara di X/Twitter, lonjakan percakapan pada 22 Agustus dipicu antara lain oleh protes terhadap lambannya pemerintah menangani karhutla serta munculnya tagar #DiManaNegara.
Puncak sentimen positif dan negatif juga terjadi pada tanggal yang sama.
Sentimen positif terutama muncul setelah adanya pemberitaan mengenai penangkapan tersangka pembakar lahan dan apresiasi terhadap keberanian petugas di lapangan. Di sisi lain, sentimen negatif melonjak akibat kontroversi terkait isu penunjukan pengusaha sawit sebagai koordinator penanganan karhutla.
Secara agregat, sentimen publik sebenarnya relatif berimbang. Dari 113 ribu percakapan yang dianalisis, 41 persen bernada positif, sementara 38,5 persen negatif.
Sentimen positif banyak berisi apresiasi terhadap petugas yang berjibaku menangani kebakaran di lapangan.
Namun, narasi negatif memiliki tekanan yang berbeda. Publik mempertanyakan dugaan pembakaran lahan secara sengaja untuk kepentingan pembukaan perkebunan, kerusakan lingkungan, hingga tanggung jawab korporasi.
Perbedaan semakin terlihat ketika percakapan dipisahkan berdasarkan platform.
Media online didominasi sentimen positif sebesar 69,2 persen, terutama melalui pemberitaan mengenai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan dan operasi penanganan karhutla oleh tim gabungan.
Sebaliknya, X/Twitter justru menunjukkan 61,2 persen sentimen negatif. Netizen banyak menyoroti kondisi lingkungan yang memburuk, anak-anak yang mengalami gangguan pernapasan, sungai yang mengering, serta tuntutan agar korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran ditindak tegas.
Karhutla juga tidak lagi dibicarakan hanya sebagai persoalan api dan asap. Drone Emprit mencatat sejumlah isu turunan yang ikut mengemuka, mulai dari polusi PM2.5, meningkatnya kekhawatiran terhadap ISPA, terganggunya aktivitas masyarakat, ancaman terhadap satwa endemik, hingga asap lintas negara.
Kondisi satwa dan kerusakan habitat menjadi salah satu sumber kesedihan publik. Sementara persoalan asap yang disebut mencapai Malaysia turut memunculkan teguran dan sorotan internasional.
Di sisi lain, muncul pula kritik mengenai prioritas anggaran mitigasi bencana serta dugaan lambannya pemerintah melakukan tindakan pencegahan.
Emosi publik pun terbagi dalam beberapa kelompok. Rasa takut muncul karena kekhawatiran api mendekati permukiman. Kesedihan muncul akibat kerusakan habitat dan nasib satwa. Sedangkan kemarahan diarahkan kepada pihak yang dinilai lebih sibuk dengan seremoni dibandingkan memperkuat mitigasi.
Salah satu temuan paling kuat dalam percakapan publik adalah meningkatnya dugaan bahwa karhutla bukan semata-mata fenomena alam.
Karhutla 2026 oleh sebagian publik mulai dibingkai sebagai persoalan kejahatan lingkungan atau ekosida yang diduga berkaitan dengan kepentingan korporasi, khususnya pembukaan lahan untuk perkebunan.
Isu tersebut semakin kuat setelah Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut izin korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pembakaran lahan.
Namun, isu ini juga memunculkan polemik tersendiri terkait siapa yang bertanggung jawab dalam penanganan karhutla serta tudingan mengenai keterlibatan atau kedekatan pengusaha dengan tim penanganan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membantah adanya pengusaha yang memimpin operasi pemadaman, sementara Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa asap yang mencapai Malaysia berkaitan dengan arah angin.
Di tengah polemik tersebut, aktivis lingkungan dan akademisi mendorong agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan penangkapan pelaku lapangan.
Analisis Drone Emprit menunjukkan adanya perubahan cara publik memandang karhutla. Persoalan tidak lagi dilihat sebatas api yang harus dipadamkan, tetapi sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola lahan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tanggung jawab korporasi.
Difusi isu antarplatform juga semakin kuat menjelang akhir Agustus. Percakapan mengalir dari media online ke media sosial dan sebaliknya, menciptakan efek penguatan yang membuat isu karhutla semakin luas.
Tagar #Karhutla dan #kebakaranhutan menjadi yang paling banyak digunakan, disusul kata kunci seperti kabut asap, titik api, dan anak sesak nafas.
Sementara itu, kemunculan tagar #UsutKejahatanLingkungan memperlihatkan tuntutan publik yang lebih spesifik: penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya dengan mengerahkan personel, helikopter, water bombing, atau menyiram titik api.
Bukan hanya siapa yang membakar, tetapi siapa yang mendapat keuntungan, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan, dan mengapa kebakaran yang sama terus berulang dari tahun ke tahun.
Drone Emprit menegaskan analisis tersebut merupakan hasil pemantauan percakapan publik lintas platform dan perlu dibaca sesuai konteks datanya.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Drone Emprit