Katakata.id – Di tengah tuntutan besar untuk mencerdaskan bangsa, masih banyak guru di Indonesia yang harus berjibaku dengan persoalan paling mendasar yakni bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengingatkan publik agar tidak memandang perjuangan guru untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai sikap materialistis atau sekadar mengejar uang. Menurutnya, kesejahteraan merupakan fondasi penting agar guru dapat mengajar dengan tenang dan fokus tanpa dibebani persoalan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Unifah menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengakui bahwa gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) masih jauh dari ideal. Presiden bahkan menyoroti kebocoran anggaran negara yang selama ini menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi kalangan guru, pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, melainkan harapan yang telah lama ditunggu.
“Saya mengapresiasi apa yang dikatakan Presiden, dan kami para guru menunggu realisasinya. Karena guru-guru di daerah itu, semua guru seluruh Indonesia masih belum layak mendapatkan gaji yang memadai,” kata Unifah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru bukan isu baru. Selama bertahun-tahun, banyak guru honorer maupun guru di daerah terpencil yang harus bertahan dengan penghasilan minim, bahkan ada yang hanya menerima puluhan hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan.
Kondisi itu, kata Unifah, sering kali membuat guru harus memikirkan kebutuhan hidup sebelum bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada tugas mendidik.
“Kesejahteraan guru itu jangan disebut mata duitan, jangan. Karena itu sebagai cara untuk mereka konsentrasi mengajar sebelum apa-apa memikirkan ada kekurangan dana, dibayar Rp50 ribu, Rp100 ribu,” tegasnya.
Bagi PGRI, kesejahteraan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang seharusnya melekat pada profesi guru. Sebab di tangan merekalah masa depan generasi bangsa dibentuk setiap hari di ruang-ruang kelas.
Unifah menilai negara harus memiliki standar kesejahteraan yang jelas dan layak bagi para pendidik. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, guru dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
“Ya harus ada standar untuk guru. Jadi kami memberi apresiasi dan kami menunggu realisasinya,” ujarnya.
Lebih jauh, Unifah optimistis negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kuncinya terletak pada keberanian memperbaiki tata kelola anggaran dan memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.
“Saya yakin mampu. Dengan efisiensi, pokoknya uang pendidikan itu dikembalikan kepada 20 persen anggaran untuk kepentingan pendidikan, antara lain untuk gaji guru,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan mengakui bahwa gaji guru dan ASN masih belum memadai. Menurutnya, persoalan tersebut bukan karena negara tidak memiliki uang, melainkan karena masih adanya kebocoran yang harus dibenahi.
Kini, jutaan guru di seluruh Indonesia menunggu langkah nyata pemerintah. Sebab bagi mereka, penghargaan terhadap profesi guru tidak cukup diwujudkan lewat pujian dan slogan.
Guru tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hidup layak agar dapat mendidik dengan tenang, mengajar dengan penuh pengabdian, dan terus menjadi pelita bagi masa depan bangsa.
Sumber: suara.com
Editor: Rasid Ahmad