Katakata.id – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah mendapat respons dari Pakar Politik dan Pemerintahan Prof Ryaas Rasyid.
“Dengan adanya pemangkasan ini otomatis kan transfer yang menurun itu, yang berkurang itu, mengakibatkan kinerja pembangunan daerah akan merosot,” katanya dikutip dari Youtube Kanal SA, Selasa (14/10/2025).
Dia mengatakan selain itu, mempengaruhi juga ekonomi masyarakat karena belanja pemerintah daerah akan berkurang. “Ini merupakan satu kebijakan yang sebenarnya dalam keadaan darurat seperti sekarang, itu bisa dipahami. Cuma ini caranya tidak begitu elegan,” katanya.
Ryass Rasyid menerangkan bahwa pemerintah pusat tidak melakukan semacam pengkondisian kepada daerah, bahwa mereka akan mengalami pemotongan dan dampak dari pemangkasan ini harus dijelaskan, dampaknya akan seperti ini, kamu harus seperti ini.
“Diberi bimbingan lah kepada daerah,” terangnya.
Kalau sekarang kan, menurut dia, daerahnya panik sampai sampai Asosiasi Pemerintah Provinsi menemui menteri keuangan, dan saya sudah tahu menteri keuangan tidak mungkin berubah karena faktanya kita dalam kesulitan. Jadi keuangan negara itu sekarang dalam kesulitan.
“Pertama karena memang penerimaan negara berkurang dan anda tahu semua sektor itu banyak berkurang penerimaannya,” ujarnya.
Kemudian, dilanjutkannya, terutama sektor pajak dan memang ada kewajiban membayar utang. Utang negara itu 9.000 triliun yang sudah mulai harus dicicil.
“Kita kan baru saja babak belur dihantam korupsi selama pemerintahan Jokowi,” tambahnya.
Prof Ryaas Rasyid bahkan menyebutkan selama pemerintahan itu ada korupsi terbesar Pertamina, PT Timah, Asabri, segala macam perusahaan-perusahaan BUMN, karena itu hancur-hancuran.
“Jadi memang kita dalam situasi yang sebenarnya itu mendekati bangkrut kalau mau jujur,” sebutnya.
Pakar Politik dan Pemerintahan itu menyarankan seharusnya pemerintah pusat itu lebih bijaksana dalam menghandel ini, ada pengkondisian kepada pemerintah daerah berdialog lah di situ, apa yang bisa kita lakukan bersama dalam situasi seperti ini, mohon dimengerti ini dan kemudian pemerintah pusat sendiri juga harus memberi contoh Bagaimana efisiensi itu, mereka duluan kira-kira gitu ya?
“Jangan sampai dipaksa daerahnya efisiensi sementara Jakartanya boros terus,” ujarnya.
Dampak lain dari pemangkasan TKD itu adalah membuat kinerja daerah otomatis langsung merosot.
“Ditambah lagi dengan proyek-proyek yang sudah direncanakan tahun sebelumnya, ternyata tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggarannya,” kata Ryaas Rasyid.
Ia mengungkapkan kalau dalam bahasa rakyatnya itu adalah janji-janji kampanye tidak bisa direalisasi. “Sebenarnya pemerintah daerah itu selama ini memang sangat tergantung kepada pemerintah pusat kaitannya dengan Pemerintah pusat, ya pemerintah pusat yang menciptakan sistem sehingga mereka tergantung.
“Kalau kita masuk ke era awal otonomi daerah kita bahas itu, dari awal kita sudah bicarakan mengenai perlunya satu format tentang kewenangan. Kewenangan yang sebesar-besarnya bisa diserahkan kepada daerah, itu kita bisa pindahkan dari Jakarta,” ungkapnya.
Editor: Rasid Ahmad