Katakata.id – Musyawarah Khusus Pemilihan Ketua Umum Pengganti Antar Waktu masa jabatan 2025–2030 Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang digelar di Gedung Dang Merdu, Senin (12/1/2026), berlangsung khidmat dan sarat makna adat.
Forum ini menjadi ruang berhimpunnya para pemuka Melayu Riau untuk merajut mufakat sekaligus menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan.
Sejak awal musyawarah, lima tokoh mencuat sebagai calon Ketua Umum FKPMR. Mereka adalah HR Mambang Mit, Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Edy Afrizal Natar Nasution, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril, M.Sc, dan Hj. Azlaini Agus, S.H., M.H. Kelima calon diberi kesempatan menyampaikan pandangan serta visi mengenai peran FKPMR sebagai payung marwah adat dan perekat persatuan masyarakat Melayu di Negeri Lancang Kuning.
Dalam suasana dialog yang terbuka dan santun, Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril, M.Sc kemudian menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. Keputusan tersebut diterima forum dengan lapang dada, mencerminkan kedewasaan bermusyawarah yang senantiasa dijunjung tinggi oleh FKPMR. Dengan demikian, jumlah calon menyusut menjadi empat orang.
Musyawarah selanjutnya sepakat menyerahkan penentuan akhir kepada Majelis Kehormatan FKPMR sebagai lembaga yang menimbang nilai adat, kebijaksanaan, serta kepentingan organisasi secara menyeluruh. Proses pemilihan dipimpin Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Saleh Djasit, S.H didampingi Wan Thamrin Hasyim dan Hj. Azlaini Agus.
Pemungutan suara berlangsung tertib dan penuh kehormatan, dengan adat serta etika organisasi tetap dijaga. Hasilnya, HR Mambang Mit meraih dukungan terbanyak dengan perolehan 27 suara. Ia unggul atas Hj. Azlaini Agus yang memperoleh 15 suara, Brigjen Purn. Edi Natar Nasution dengan 14 suara, serta Syamsurizal yang mengantongi 4 suara.
Terpilihnya HR Mambang Mit menandai kepercayaan Majelis Kehormatan dan para pemuka masyarakat kepada sosok yang dinilai mampu menjadi tali pengikat di tengah beragam pandangan. Dalam perspektif Melayu, kemenangan ini bukan semata soal hitungan suara, melainkan amanah yang harus dipikul dengan adil, bijak, dan bertanggung jawab.
Musyawarah Khusus FKPMR ini sekaligus menegaskan komitmen organisasi untuk tetap berpegang pada asas adat dan mufakat, meski perbedaan pendapat tak dapat dihindari. Ke depan, tantangan Ketua Umum terpilih adalah merawat kesatuan, memperkuat peran FKPMR sebagai penjaga marwah Melayu, serta memastikan adat tidak berhenti pada simbol, tetapi hidup dalam sikap dan kebijakan organisasi.
(Rls/RA)