katakata.id – Pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ribuan personel dikerahkan, logistik mulai dikirim, sementara delapan langkah strategis ditetapkan untuk mempercepat evakuasi hingga pemulihan wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat hadir bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Atas perintah Bapak Presiden Prabowo, pemerintah pusat bergerak cepat hadir di NTT membersamai seluruh korban terdampak, pemerintah daerah dan seluruh jajaran untuk memastikan penanganan gempa berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Pratikno melalui akun Instagramnya, dikutip Minggu (16/8/2026).
Penanganan tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta jajaran PLN, Pertamina dan Telkom. TNI-Polri, relawan, media dan berbagai unsur lainnya juga dilibatkan dalam operasi penanganan bencana.
Menurut Pratikno, prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan warga terdampak dan memulihkan layanan dasar. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, listrik dan jaringan komunikasi menjadi perhatian utama, selain memastikan kebutuhan logistik masyarakat terpenuhi.
Logistik tahap pertama dari pemerintah pusat telah dikirimkan menuju Flores. Sementara itu, lebih dari 3.500 personel TNI-Polri telah dikerahkan dan ditempatkan di sejumlah wilayah, termasuk Manggarai, Maumere dan Flores.
Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan infrastruktur yang lebih kuat sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Untuk memastikan penanganan berjalan dalam satu komando, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8).
Langkah pertama, pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yakni **Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo dan Sikka**, serta Pemerintah Provinsi NTT diminta segera menetapkan status darurat resmi.
Status tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi BNPB, Kementerian PU dan kementerian/lembaga lainnya untuk memberikan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
Kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI-Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan agar pergerakan personel, penanganan pengungsi dan distribusi bantuan berada dalam satu kendali.
Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua titik tersebut dipersiapkan untuk mempercepat jangkauan penanganan di Flores bagian barat maupun timur.
“Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” ujar Suharyanto.
Keempat, pemerintah membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko ini menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta maupun masyarakat sebelum disalurkan ke Flores melalui Labuan Bajo atau Maumere.
Kelima, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR akan dipimpin Basarnas dengan melibatkan TNI, Polri dan relawan. Tim gabungan diminta terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada warga yang masih terjebak maupun hilang.
Keenam, pemerintah menargetkan pemulihan terbatas sejumlah layanan vital, seperti listrik, air bersih, BBM dan komunikasi, dapat dilakukan dalam waktu tujuh hari.
Pendataan kerusakan rumah juga diminta berjalan bersamaan dengan masa tanggap darurat. BNPB tidak ingin proses pendataan justru menjadi hambatan ketika pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah harus segera dilakukan.
“Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” tegas Suharyanto.
Ketujuh, pemerintah mengerahkan alutsista lintas lembaga untuk menembus wilayah yang sulit dijangkau. TNI menyiapkan empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, sementara BNPB menyiapkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.
Seluruh armada tersebut akan difokuskan untuk mengangkut kebutuhan logistik seperti bahan pangan, selimut dan tenda pengungsian ke lokasi yang terisolasi.
Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang akan memberikan pembaruan informasi setiap hari melalui press briefing pada pukul 17.00 WITA.
Langkah ini diambil untuk memastikan perkembangan penanganan bencana dapat diketahui masyarakat secara transparan sekaligus menekan beredarnya informasi yang simpang siur.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day,” kata Suharyanto.
Pemerintah berharap seluruh langkah tersebut dapat mempercepat penyelamatan warga sekaligus memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang berada di wilayah paling sulit.
“Mohon doa dan dukungan untuk NTT agar proses tanggap darurat ini berjalan dengan cepat dan terkoordinasi baik, kemudian masuk dalam pemulihan yang lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Pratikno.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Instagram pratikpratikno, BNPB