Katakata.id — Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menggambarkan kuatnya posisi Pancasila di tengah masyarakat Indonesia, sekaligus mengungkap sejumlah dinamika dan kekhawatiran terkait kehidupan berbangsa.
Hasil survei menunjukkan tingkat pengenalan publik terhadap Pancasila sangat tinggi. Sebanyak 92,7 persen responden mengaku mengetahui Pancasila. Dari jumlah tersebut, mayoritas juga mampu menyebutkan sila-silanya, dengan 68,2 persen bahkan hafal seluruh isi Pancasila.
Tak hanya dikenal, Pancasila juga dinilai relevan. Mayoritas masyarakat memandang kelima sila tetap penting sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada sila pertama, mayoritas responden memahami nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara yang menghormati keyakinan masing-masing. Bahkan, 97,3 persen merasa bebas menjalankan agama yang dianut.
Nilai kemanusiaan dalam sila kedua juga mendapat dukungan luas. Publik sepakat bahwa setiap individu harus dihargai tanpa membedakan latar belakang, mulai dari agama, suku, hingga pandangan politik.
Sementara itu, pada sila ketiga, identitas kebangsaan masih cukup kuat. Sebanyak 51,4 persen responden lebih mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia dibanding identitas lain. Namun, 46 persen lainnya masih lebih menonjolkan identitas agama atau kesukuan.
Menariknya, di tengah tingginya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, tersimpan kekhawatiran besar. Sebanyak 90,3 persen responden cemas akan potensi perpecahan bangsa, dan 90,1 persen khawatir terhadap ancaman dari luar negeri.
Meski demikian, komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh. Mayoritas responden (77,9 persen) menolak ide pemisahan wilayah dari NKRI dan menyatakan siap membela negara jika diperlukan.
Dalam konteks demokrasi, sila keempat juga dipahami secara konkret oleh masyarakat. Sebagian besar responden mendukung sistem pemilihan langsung, baik untuk presiden, gubernur, hingga kepala daerah. Tingkat kepuasan terhadap praktik demokrasi pun tergolong tinggi, dengan sekitar 70 persen responden menyatakan puas.
Namun, pada sila kelima, muncul sorotan terhadap ketimpangan sosial. Mayoritas masyarakat menilai kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar, meskipun negara dinilai tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Survei ini juga mengungkap pandangan kritis publik terhadap isu kebangsaan lainnya. Sebanyak 74 persen responden menginginkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan partisipasi langsung rakyat melalui referendum, bukan hanya melalui lembaga legislatif.
Selain itu, lebih dari separuh responden menilai pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya sesuai dengan amanat konstitusi. Publik juga menegaskan pentingnya akuntabilitas pemimpin, termasuk kewajiban presiden untuk menepati janji kampanye serta pembatasan masa jabatan maksimal dua periode.
Survei yang dilakukan pada 4–12 Maret 2026 ini menjadi gambaran bahwa meski Pancasila masih menjadi fondasi kuat bangsa, tantangan dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: LSI