Katakata.id – Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung sukses menyelenggarakan kegiatan Kelas Internasional bertajuk “Religion-based Citizenship and Democratic Challenges in Indonesia” pada Rabu, 9 Oktober 2025, bertempat di Ruang Akustis, Gedung Timah 1 FISIP UBB.
Kegiatan ini menghadirkan Dr. Hurriyah, Dosen Departemen Ilmu Politik sekaligus Direktur Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia, sebagai narasumber utama. Dr. Hurriyah merupakan akademisi dan aktivis yang telah lama meneliti isu kebebasan beragama, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan. Selain menjadi Ketua Jaringan Cendekiawan Indonesia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (ISFORB), ia juga aktif sebagai anggota inti Southeast Asia Consortium on Law and Religion Studies.
Dalam paparannya, Dr. Hurriyah menjelaskan secara mendalam mengenai konsep religion-based citizenship, yaitu pola kewargaan yang identitas dan hak-haknya dibentuk serta dibatasi oleh afiliasi keagamaan. Menurutnya, pola ini muncul sebagai akibat dari menguatnya politik identitas dan populisme agama di Indonesia pascareformasi, di mana keanggotaan warga dalam komunitas politik sering kali diukur berdasarkan kedekatan terhadap nilai atau simbol-simbol religius tertentu.
Dr. Hurriyah menegaskan bahwa fenomena ini menimbulkan sejumlah tantangan bagi kualitas demokrasi Indonesia, di antaranya:
- Erosi prinsip kesetaraan warga negara, di mana hak politik dan sosial menjadi berbeda berdasarkan identitas keagamaan mayoritas dan minoritas.
- Penyusutan ruang sipil (shrinking civic space), terutama bagi kelompok minoritas agama dan perempuan yang kerap terpinggirkan dalam wacana publik maupun kebijakan.
- Meningkatnya eksklusivitas identitas politik, yang menghambat dialog lintas iman dan memperlemah kohesi sosial.
Dalam sesi diskusi, Dr. Hurriyah menyoroti pula pergeseran dari demokrasi substantif menuju demokrasi elektoral yang dangkal, di mana praktik politik sering kali menormalisasi sentimen agama sebagai alat legitimasi kekuasaan. “Kewargaan berbasis agama bukan hanya mengancam pluralisme, tetapi juga menggerus fondasi rasionalitas publik dalam demokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, dia mengajak mahasiswa untuk merefleksikan bagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya dijaga melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan peran perguruan tinggi dalam membangun civic culture yang toleran dan kritis terhadap dominasi identitas politik keagamaan.
Kegiatan International Class Program ini merupakan bagian dari upaya Jurusan Ilmu Politik UBB dalam memperluas wawasan global mahasiswa melalui dialog lintas budaya dan akademik, bekerja sama dengan Eurasia Foundation Japan. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami kompleksitas hubungan antara agama, politik, dan kewargaan dalam konteks global sekaligus memperkuat kemampuan analitis mereka terhadap isu-isu kebangsaan dan demokrasi.
Ketua Program Studi Ilmu Politik dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari akademisi internasional yang aktif dalam jejaring riset global. “Kelas internasional ini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun perspektif lintas budaya dalam memahami demokrasi dan keberagaman,” ujarnya.
Antusiasme peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen tampak dari diskusi interaktif dan berbagai pertanyaan mendalam terkait dinamika politik identitas, strategi advokasi kebebasan beragama, serta peran pendidikan politik dalam memperkuat demokrasi yang inklusif.
Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, FISIP UBB menegaskan komitmennya untuk membangun ruang akademik yang inklusif, progresif, serta berjejaring dalam skala internasional. Pelaksanaan International Class Program ini menjadi wujud konkret dari upaya Jurusan Ilmu Politik UBB dalam memperluas wawasan global mahasiswa melalui dialog lintas budaya dan pertukaran gagasan akademik, yang terlaksana berkat kerja sama strategis dengan Eurasia Foundation Japan dan sejalan dengan visi universitas untuk menjadi pusat kajian sosial-politik yang berdaya saing global.(Rls/RA)