Katakata.id – Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong PT Pertamina (Persero) untuk melakukan persiapan distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara lebih matang.
Desakan tersebut menyusul masih terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di berbagai daerah yang memicu antrean panjang masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pertamina, Rabu (11/2/2026) Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Achmad, menegaskan perlunya perencanaan distribusi yang lebih baik agar penyaluran BBM berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor BBM yang berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat.
“Hari ini kan banyak kelangkaan di SPBU, antrean sampai kilo-kilo, sebentar habis. Ini bagaimana tata kelolanya? Kita tadi minta Pertamina menjelaskan bagaimana tata kelolanya,” ujar Achmad.
Menurutnya, perbaikan tata kelola harus mampu mencegah praktik penyimpangan, termasuk potensi kebocoran distribusi dari depot hingga ke SPBU.
“Kita harapkan pengawasan dari Pertamina ditingkatkan sehingga BBM bersubsidi untuk masyarakat tidak bocor lagi ke industri,” tegasnya.
Nelayan Ikut Terdampak
Achmad menyebut, kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan pengendara kendaraan bermotor, tetapi juga masyarakat pesisir seperti nelayan. Keterbatasan stok BBM kerap menghambat aktivitas melaut karena pasokan tidak tersedia saat dibutuhkan.
Ia berharap perbaikan tata kelola dan pengetatan pengawasan dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat kecil.
Dapil Riau Sering Alami Kelangkaan
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Riau, Dewi Juliani, menyampaikan bahwa wilayah Riau kerap mengalami kelangkaan BBM, termasuk pada Desember 2025 lalu.
“Bulan Desember 2025 terjadi kelangkaan, bukan hanya jenis Solar, tetapi juga Pertamax 92 dan Pertamax Turbo,” ujarnya.
Ia menyoroti ironi bahwa sekitar 24 persen produksi minyak nasional berasal dari wilayah Riau, setara seperempat produksi nasional Indonesia. Namun demikian, masyarakat di daerah tersebut masih mengalami kelangkaan BBM.
Menurut Dewi, Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan permohonan penambahan kuota BBM, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.
“Sebenarnya pemerintah Provinsi Riau sudah mengajukan permohonan untuk penambahan kuota, tetapi kelangkaan ini masih terus terjadi,” jelasnya.
Menjelang bulan suci Ramadhan, Dewi berharap ada langkah konkret dari Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok BBM di Riau tetap stabil dan konsisten.
“Bagaimana langkah konkretnya untuk memastikan stok BBM di Riau ini konsisten? Karena masalah ini berulang,” pungkasnya.
Komisi VI DPR RI berharap, dengan peningkatan pengawasan dan perbaikan tata kelola distribusi, kelangkaan BBM tidak lagi terjadi, khususnya pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan energi masyarakat.(Rasid Ahmad)