Katakata.id – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat (tomas), membahas langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional yang dinilai berpotensi memicu instabilitas daerah, sekaligus menguatkan komitmen bersama untuk menjaga Riau tetap aman dan kondusif, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (1/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pelayanan publik yang ramah dan tidak arogan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Gubri meminta untuk bekerja profesional dan terkoordinasi dengan baik.
“Yang melayani masyarakat harus sopan dan tidak arogan, karena sikap arogan bisa menimbulkan persepsi negatif, meskipun niatnya baik,” tegas Abdul Wahid.
Terkait aksi unjuk rasa di Pekanbaru, Gubernur menegaskan bahwa demonstrasi damai adalah hak masyarakat dan tidak menjadi masalah selama terkendali. Namun, ia mengingatkan adanya risiko aksi anarkis yang bisa merugikan banyak pihak.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Riau mengambil sejumlah kebijakan, diantaranya meniadakan kegiatan seremonial, menghindari pernyataan provokatif dari pejabat publik, dan memprioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Selain itu, Gubri juga meminta sekolah-sekolah yang berada di sekitar titik rawan aksi dialihkan sementara ke pembelajaran daring, bukan diliburkan secara keseluruhan.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Kami ingin suasana tetap tenang agar aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan tidak terganggu,” ujarnya.
Gubri menginformasikan bahwa pemerintah juga menggencarkan operasi pasar murah di sejumlah titik sebagai bentuk dukungan terhadap daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Gubernur Abdul Wahid juga mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
Menurutnya, banyak narasi yang sengaja dibangun untuk memprovokasi, termasuk pengunggahan ulang peristiwa lama yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
“Kita harus hati-hati terhadap framing di medsos. Jangan sampai masyarakat tersulut emosi karena informasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.
Gubri juga menyampaikan pihaknya Pemerintah Provinsi Riau bersama Kepolisian telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, seperti doa bersama yang dihadiri ribuan warga dan komunitas ojek online, serta koordinasi dengan pihak aplikator transportasi daring. Hingga kini, kondisi Riau dilaporkan aman dan terkendali.
“Peradaban Melayu muncul dari budaya dialog. Aspirasi masyarakat kita terima dengan terbuka. Mari semua pihak, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun organisasi pemuda, terus menyuarakan kedamaian,” pungkas Gubernur.
Dalam rapat ini sejumlah mantan Gubernur Riau turut hadir dan memberi masukan. Annas Maamun menyarankan agar pemerintah terus membangun narasi positif bahwa Riau tetap aman untuk meredakan ketegangan.
Kemudian, mantan Gubernur Syamsuar mengingatkan agar isu-isu lokal yang terkesan kecil tidak diabaikan karena berpotensi memicu konflik lebih besar.
Sementara itu, Edy Natar Nasution menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dalam menyikapi aspirasi masyarakat.
Kapolda Riau yang hadir dalam rapat mengusulkan adanya deklarasi keamanan bersama dari berbagai elemen masyarakat. Ia menyoroti perbedaan situasi sekarang dengan 1998, di mana mobilisasi massa lebih cepat karena pengaruh media sosial.
“Kita butuh komitmen bersama. Semua forum, lembaga adat, dan tokoh masyarakat harus bersatu menjaga ketenteraman,” ujarnya.(Rls)