Katakata.id – Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jika benar-benar terjadi, bukan sekadar persoalan mencari sosok pengganti. Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menghadapi kalkulasi politik yang rumit untuk menentukan figur yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat koalisi, sekaligus membantu menjalankan agenda negara.
Analis politik Hanta Yuda menilai, terdapat empat kriteria utama yang kemungkinan menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) baru.
Pertama, akseptabilitas dan kompatibilitas dengan Presiden. Sosok yang dipilih harus memiliki loyalitas tinggi, mampu bekerja sejalan dengan Prabowo, serta tidak membangun pusat kekuatan politik sendiri yang berpotensi menjadi pesaing di dalam pemerintahan.
Dalam istilah politik, Prabowo membutuhkan pendamping yang tidak menjadi “matahari kembar” atau episentrum kekuatan baru yang justru berpotensi mengganggu kepemimpinan Presiden.
Kedua, kemampuan pemerintahan. Cawapres baru tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga harus mempunyai kapasitas teknokratik dan profesional untuk membantu mempercepat pelaksanaan program pemerintah.
Ketiga, stabilitas koalisi. Figur yang dipilih harus dapat diterima oleh partai-partai pendukung pemerintah. Sebab, pergantian wakil presiden berpotensi memunculkan negosiasi dan tarik-menarik kepentingan di antara kekuatan politik yang selama ini menopang pemerintahan.
Keempat, dukungan publik. Sosok cawapres harus mampu memperkuat legitimasi pemerintahan dan tidak menjadi beban elektoral bagi Prabowo.
Hanta Yuda juga menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dua kemungkinan skenario politik, yakni kompetisi terbuka di MPR atau melalui konsensus politik yang lebih dahulu dibangun antara Presiden dan partai-partai politik.
Dalam skenario kompetisi terbuka, proses pemilihan dapat menjadi arena pertarungan dukungan antarcalon di MPR. Sebaliknya, melalui konsensus, nama yang akan dipilih berpeluang lebih dahulu disepakati melalui komunikasi politik antara Presiden dan kekuatan partai di parlemen.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih sebagai wakil presiden.
Artinya, Presiden tidak dapat menetapkan pengganti secara sepihak. Ada mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR dan mensyaratkan pengajuan dua calon.
Dalam memetakan kemungkinan figur pengganti, Hanta Yuda membagi calon potensial ke dalam empat kluster.
Pertama, tokoh dari lingkaran inti Prabowo dan Partai Gerindra. Kelompok ini dinilai memiliki kedekatan politik dan peluang untuk menjaga kesinambungan arah pemerintahan.
Kedua, tokoh dari partai-partai koalisi. Jalur ini dapat menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik sekaligus mengakomodasi kepentingan partai pendukung pemerintah.
Ketiga, tokoh dari luar koalisi, termasuk kemungkinan figur dari PDI Perjuangan (PDIP). Pilihan ini dapat membuka ruang rekonsiliasi dan memperluas dukungan politik, meskipun membutuhkan negosiasi yang tidak sederhana.
Keempat, figur nonpartai atau profesional murni. Sosok dari jalur ini berpotensi dipilih berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa pencarian pengganti wakil presiden bukan hanya persoalan menentukan siapa yang paling dekat dengan Presiden. Ada kepentingan menjaga keseimbangan koalisi, memastikan efektivitas pemerintahan, serta mempertimbangkan legitimasi publik.
Pada akhirnya, siapa pun yang masuk dalam bursa calon wakil presiden harus melewati pertimbangan konstitusional dan kalkulasi politik. Bagi Prabowo, tantangan terbesarnya adalah menemukan pendamping yang dapat memperkuat pemerintahan tanpa menciptakan pusat kekuasaan baru yang justru berpotensi menjadi sumber ketegangan politik.
Editor: Rasid Ahmad
Sumber: Tayangan Poltracking TV, Metro TV