Katakata.id – Ancaman pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memasuki babak baru. Masinton menilai wacana tersebut bukan semata-mata persoalan tata kelola pemerintahan, melainkan bagian dari skenario politik kelompok yang belum menerima kekalahan dalam Pilkada Tapanuli Tengah 2024.
Lima fraksi di DPRD Tapteng sebelumnya mewacanakan pengambilan sikap politik hingga pemakzulan terhadap Masinton. Kelima fraksi tersebut berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran daerah tidak profesional. Selain itu, mereka menyoroti penanganan bencana banjir yang dinilai lambat serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak yang belum maksimal.
Masinton membantah tudingan tersebut. Politikus PDIP itu justru menilai manuver pemakzulan merupakan upaya politik dari kelompok yang sebelumnya gagal mewujudkan skenario calon tunggal dalam Pilkada 2024.
“Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” kata Masinton mengutip CNN Indonesia, Rabu (9/9/2026).
Menurut Masinton, persoalan politik tersebut kemudian berlanjut setelah dirinya terpilih sebagai bupati.
Ia menyebut wacana pemakzulan bukan sesuatu yang baru di Tapanuli Tengah. Sebelum dirinya menjabat, kata Masinton, tiga penjabat (Pj) Bupati Tapteng pada periode 2022-2024 juga pernah menghadapi wacana serupa.
Masinton juga menuding kelompok yang mendorong pemakzulan telah mempolitisasi bencana banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah.
“Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pascabencana,” katanya.
Di sisi lain, lima fraksi DPRD Tapteng menyatakan memiliki alasan untuk mendorong pengambilan sikap politik terhadap Masinton.
Juru Bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran daerah yang buruk.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan mereka mempertanyakan optimalisasi roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Masinton. Selain pengelolaan anggaran, lima fraksi juga menyoroti respons pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir di Tapanuli Tengah.
Mereka menilai penanganan terhadap masyarakat terdampak belum maksimal, termasuk dalam hal kecepatan respons dan distribusi bantuan.
“Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).
Wacana tersebut kini membuka pertarungan politik baru di Tapanuli Tengah. Di satu sisi, lima fraksi DPRD menganggap persoalan tata kelola pemerintahan, anggaran, dan penanganan bencana perlu dipertanggungjawabkan secara politik. Di sisi lain, Masinton melihat manuver tersebut sebagai kelanjutan dari rivalitas politik Pilkada 2024.
Pada akhirnya, polemik ini tidak hanya akan menguji hubungan antara eksekutif dan legislatif di Tapanuli Tengah, tetapi juga menguji sejauh mana mekanisme politik daerah mampu membedakan kritik terhadap kinerja pemerintahan dengan kepentingan politik kekuasaan.
Editor: Rasid Ahmad