Katakata.id – Tradisi mudik menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah diproyeksikan kembali memicu mobilitas besar-besaran di Indonesia. Tahun ini, jumlah pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 144 juta orang di seluruh wilayah Tanah Air.
Menanggapi fenomena migrasi kolosal tersebut, pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai momentum mudik 2026 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pergerakan tahunan, tetapi juga menjadi titik balik strategis untuk memperkuat kedaulatan dan jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim.
Menurutnya, perubahan pola kerja masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika arus mudik tahun ini.
Capt. Marcellus menyoroti adanya variabel baru yang memengaruhi arus mudik, yakni kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang membuat masyarakat memiliki fleksibilitas lebih dalam menentukan waktu perjalanan.
“Tahun ini kita menghadapi fenomena dua puncak arus mudik pada 16 dan 18 Maret. Fleksibilitas kerja membuat masyarakat bisa berangkat lebih awal tanpa harus menunggu cuti bersama resmi,” ujarnya, Sabtu (14/3/2026).
Menurut dia, kondisi ini berpotensi memecah konsentrasi massa pemudik sehingga kepadatan tidak hanya terjadi pada satu waktu tertentu. Meski demikian, situasi tersebut juga menuntut kesiapan armada transportasi dan ketahanan personel lapangan yang harus bekerja dalam durasi operasional lebih panjang dari biasanya.
Soroti Keadilan Mobilitas di Indonesia Timur
Capt. Marcellus juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan wilayah Indonesia Timur dalam pengelolaan arus mudik, terutama karena transportasi laut menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penumpang di wilayah Pelindo Regional 4 diprediksi mencapai 882.620 orang selama periode mudik.
“Keadilan mobilitas harus dirasakan nyata oleh masyarakat. Pengawasan terhadap program mudik gratis, seperti kuota 7.150 orang di Maluku Utara, harus dipastikan tepat sasaran dan bebas dari praktik percaloan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan armada transportasi laut di kawasan timur juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kohesi sosial dan konektivitas antarwilayah.
Di tengah masifnya digitalisasi layanan tiket kapal melalui aplikasi seperti Ferizy dan PELNI Mobile, Capt. Marcellus mengingatkan potensi munculnya percaloan digital hingga peredaran tiket palsu.
Menurutnya, praktik tersebut dapat berdampak serius terhadap keselamatan pelayaran.
“Jika tiket palsu beredar, perhitungan stabilitas kapal dan ketersediaan alat keselamatan seperti sekoci dan life jacket bisa menjadi tidak akurat,” jelasnya.
Ia pun meminta para syahbandar di setiap pelabuhan untuk menjaga integritas dalam melakukan ramp check terhadap kapal sebelum berlayar.
“Jangan ada toleransi sekecil apa pun terhadap kapal yang tidak laik laut hanya demi mengejar keuntungan komersial saat peak season,” katanya.
Isu lain yang menjadi perhatian pada mudik tahun ini adalah meningkatnya jumlah pemudik yang membawa kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) ke kapal penyeberangan.
Capt. Marcellus menilai operator kapal perlu menyiapkan prosedur khusus untuk mengantisipasi potensi kebakaran baterai litium atau thermal runaway.
Ia menyarankan kru kapal mendapatkan pelatihan khusus serta dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR) yang dirancang untuk menangani kebakaran baterai.
Selain itu, periode Maret yang memasuki masa pancaroba juga menuntut kewaspadaan ekstra dari para nakhoda kapal.
“Jika BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem, nakhoda harus memiliki keberanian moral untuk menunda pelayaran. Keselamatan penumpang harus selalu ditempatkan di atas jadwal keberangkatan,” ujarnya.
Mudik 2026 juga memiliki tantangan tersendiri karena waktunya berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret.
Capt. Marcellus mengapresiasi keputusan penghentian sementara penyeberangan di lintas strategis Ketapang–Gilimanuk sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan keagamaan tersebut.
Namun ia mengingatkan pentingnya manajemen kantong parkir serta penyediaan fasilitas dasar bagi pemudik yang harus menunggu selama penutupan penyeberangan agar tidak memicu gesekan sosial di area pelabuhan.
Mudik sebagai Ujian Infrastruktur Maritim
Diakhir pernyataannya, Capt. Marcellus mengajak semua pihak melihat momentum mudik sebagai “laboratorium” bagi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Ia menilai kapasitas angkut laut nasional yang saat ini melayani sekitar 3,2 juta penumpang masih sangat kecil dibanding total mobilitas masyarakat Indonesia.
“Kita membutuhkan Tol Laut dalam arti sesungguhnya, termasuk modernisasi dermaga di pulau-pulau terluar serta regulasi yang memberi insentif bagi industri pelayaran nasional,” katanya.
Menurutnya, laut seharusnya menjadi jalur mobilitas utama yang bermartabat bagi bangsa kepulauan seperti Indonesia.
“Mudik bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan ujian bagi ketangguhan infrastruktur dan kedaulatan logistik kita. Mari kita buktikan bahwa laut adalah pemersatu peradaban, bukan pemisah,” pungkasnya.(RLS/RSD)