Lebih Dari Sekadar Kata
Rahmat Gusra [Foto : Istimewa]

BBM Langka, kinerja BPH dipertanyakan

KataKata.id – Persoalan kelangkaan BBM menjadi perhatian serius bagi setiap kalangan. Antrian BBM terjadi hampir sepekan ini. Pertamina sebagai pihak operator dan penyalur masih menanti kuota baru dari BPH yang saat ini belum juga memenuhi kuota BBM bagi masyarakat Riau.

“Masih adanya antrian kendaraan yang relatif panjang di SPBU, khususnya wilayah Riau menunjukkan bahwa masalah kuota BBM dalam hal ini jenis solar atau biosolar subsidi masih bermasalah,” kata Ketua Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Migas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pekanbaru, Rahmat Gusra kepada Katakata, Jumat (15/10/2021).

“BPH Migas tentu saja punya peran utama dalam hal penentuan kuota BBM di suatu daerah. kejadian kelangkaan BBM ini hampir setiap tahun terjadi, terutama di penghujung tahun. Kalau ini selalu terjadi, artinya kajian BPH dalam menentukan kuota BBM untuk suatu daerah patut dipertanyakan ?,” terang Rahmat.

“Efek domino dari kuota yang tidak proporsional ini tentu saja akan menimbulkan dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosialnya akan muncul keresahan ditengah masyarakat, akan ada opini harga BBM akan naik, dugaan pemerintah dan Pertamina tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” ungkapnya.

Menurut Rahmat, Dampak ekonominya itu harga barang akan naik seiring sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk kendaraan barang, penumpang dan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM Subsidi. akan muncul para spekulan dan mafia BBM yang mencari keuntungan ditengah kondisi BBM sulit didapatkan.

“Seharusnya, sebagai salah satu lembaga public yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak, BPH mestinya melakukan kajian yang mendalam, profesional, proporsional dan mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Jika setiap tahun terjadi kelangkaan BBM artinya BPH bisa dikatakan gagal dalam mengatur kuota BBM subsidi di negeri ini,” ujarnya.

Sementara kondisi yang terjadi di lapangan, kata Rahmat, Pertamina sebagai pelaksana atau operator dari regulasi yang ditetapkan BPH migas cenderung di persalahkan, seakan – akan yang mengurangi kuota BBM subsidi ini adalah Pertamina.

“Tentu beda persoalan jika terjadi praktik penyalahgunaan penyaluran BBM, pelayanan yang tidak baik, kualitas BBM dan takaran yang tidak sesuai, hal itu baru menjadi tanggung jawab Pertamina. dan sebagai salah satu BUMN negara, jika terkait hal ini wajib melakukan pembinaan kepada lembaga penyalurnya,” jelasnya.

“Kita berharap kondisi kelangkaan BBM ini kedepannya tidak lagi terjadi, karena ini menunjukkan tidak profesionalnya lembaga yang mengurus masalah kuota BBM ini,” tutup Rahmat.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Jumlah Penduduk Miskin di Riau Naik, BPS Ungkap Penyebabnya

rasid

Mulai Besok Harga Barang-barang Merangkak Naik Imbas Kenaikan PPN 11 persen

rasid

Satgas Pramuka Peduli Kwarda Riau Salurkan Nasi Kotak Untuk Warga Terdampak Banjir di Rumbai

rasid