Lebih Dari Sekadar Kata
Pengamat Politik dan Pemerintahan Riau, Agung Wicaksono [Foto : istimewa]

Uang Mahar hingga Mahalnya Ongkos Politik, kepala daerah Terjerat OTT

Katakata.id – Provinsi Riau ternyata belum pulih dari zona merah persoalan korupsi. terutama korupsi yang menimpa kepala daerah di Riau. Tercatat, tiga Gubernur dan 11 Bupati/Walikota yang tersandung persoalan korupsi di bumi lancang kuning.

Tertangkapnya Bupati Kuansing, Andi Putra menambah deretan panjang daftar kepala daerah yang tersandung persoalan rasuah di Riau. Jika di total, hingga saat ini sudah 14 kepala daerah di Riau menjadi pasien dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Riau, Agung Wicaksono menilai permasalahan korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah adalah dikarenakan politik berbiaya mahal pada saat pemilu.

“Banyak sekali kepala daerah yang setelah terpilih ingin mengembalikan modal politiknya dengan cara – cara yang tidak dibenarkan,” kata Agung kepada Katakata, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, harus ada reformasi sistem pemilu yang bisa menekan biaya politik tersebut.

“Pada sisi masyarakat juga jangan terlalu terpaku dengan politik uang yang digunakan para calon pada saat kampanye,” ujarnya.

Terkait reformasi sistem Pemilu, Dia mengatakan, ini menjadi permasalahan di hulu yang harus segera diselesaikan.

Lebih jauh Agung menjelaskan, untuk menjadi seorang kepala daerah di level bupati bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan miliar. Belum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa terkadang ada partai yang memberlakukan uang “mahar” untuk mendukung salah satu pasangan.

“Kita bandingkan secara logis dengan penghasilan seorang bupati? Ini sangat tidak sebanding. Sehingga banyak bupati yang mencari jalan pintas untuk membalikkan modalnya,” jelasnya.

Politik balas budi, apakah hutang modal atau hutang budi karena dukungan pengusaha misalnya juga marak terjadi di ruang – ruang gelap pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

“Terkadang juga, modal ini  berkaitan dengan modal yang diberikan oleh berbagai pengusaha di daerah tersebut. Ini menjadikan banyak bupati memiliki hutang Budi kepada pengusaha pengusaha yang mendukungnya,” terang Agung.

“Tentu kita tahu bahwa dalam politik itu kan tidak ada makan siang gratis,” sambungnya.

“Ini berujung pada berbagai perilaku KKN yang tentunya sangat merugikan rakyat,” tutup Agung.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Tokoh Muda Berpeluang Berjaya pada Pemilu 2024 di Riau, Begini Analisanya

rasid

Pemuda Katolik dan Bawaslu Jabar Jalin Kerjasama Kepemiluan

rasid

Sosok Anifah Suryani Yang Ajak Masyarakat Boikot Parpol Yang Mendukung Penundaan Pemilu 2024

rasid