Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta (foto : Kompas TV)

Soal hak Interpelasi kebijakan Formula E, berikut analisa pengamat politik

KataKata.id – Soal Formula E yang bekerja itu formula O yakni formula Oligarki. jadi, ini interpelasi yang sebetulnya dipesan oleh Oligarki itu. karena PSI dari awal walaupun berupaya untuk seolah-seolah sedang menjalankan demokrasi. interpelasi itu adalah hak melekat pada DPR. tetapi interpelasi diajukan oleh siapa? diajukan oleh PSI dan PDIP. formilnya begitu tetapi materialnya itu adalah kepentingan oligarki.

Demikian disampaikan Pengamat Politik Rocky Gerung melalui Youtube Rocky Gerung Official, Ahad (29/8/2021)

“Orang dengan mudah mengganggap bahwa yang di interpelasi itu bukan soal kebijakan Formula E tetapi potensi Anies Baswedan untuk menjadi Presiden karena survei survei menempatkan Anies nomor 1dan nomor 2 serta nomor 3 di situ saja. sementara calon PSI dan PDIP itu di bawah semua itu,” terangnya.

Rocky mengatakan, ini kan seperti menginterupsi elektabilitas Anies Baswedan karena kalau heboh,  berarti Anies ada problem itu maka elektabilitasnya turun. jadi, interpelasi untuk elektabilitas sebetulnya dengan dibungkus bahwa ini hak anggota DPR untuk mengajukan interpelasi.

“Orang tahu dari awal bahwa PSI itu adalah asuhan oligarki. jadi, susah juga. saya mengerti itu dilema itu tetapi bagaimana pun bahwa PSI itu adalah partai asuhan oligarki,” katanya.

Sebelumnya, pimpinan dari tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak langkah PDI-P dan PSI yang mengajukan hak interpelasi soal rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 nanti. Penasihat Fraksi Partai Gerindra M Taufik di Jakarta, Sabtu (28/8/2021), mengatakan, 73 anggota dewan tidak setuju interpelasi itu. Adapun anggota DPRD DKI dari PDI-P dan PSI berjumlah 33 orang.

Taufik menjelaskan, interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan soal Formula E bisa bergulir di rapat paripurna jika memenuhi syarat kuorum 50 persen plus 1 anggota DPRD DKI Jakarta menyetujuinya. Dalam pengambilan keputusan di paripurna harus memenuhi syarat 50 persen plus 1 dari anggota yang hadir paripurna.

Taufik secara tidak langsung menyatakan, kemungkinan besar interpelasi Anies soal Formula E bakal gagal bergulir di paripurna DPRD DKI karena 73 anggota dewan sudah tidak sepakat atau menolaknya. “Ya kami kan ada 73 anggota dewan yang menolak, tidak ikut,” pungkas Taufik dikutip dari Beritasatu.

Apa itu Hak Interpelasi?

Mengutip dari Wikipedia, hak Interpelasi yakni hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003)

Berikut mekanisme hak interpelasi :

  • Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  • Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
  • Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
  • Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.
  • Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.
  • Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
  • Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
  • Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
  • Apabila jumlah penandatangan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari 13 orang, harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlah mencukupi.
  • Apabila sampai 2 kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
  • Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
  • Terhadap keterangan Presiden diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
  • Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, Presiden memberikan jawabannya.
  • Keterangan dan jawaban Presiden dapat diwakilkan kepada Menteri.
  • Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
  • Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkut ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Anggota DPR Sebut Ancaman APH Terhadap Muhammadiyah Mirip Intimidasi Ala PKI

rasid

DPW Partai Nasdem Riau Perkenalkan Husni Thamrin Sebagai Caleg DPR RI

rasid

Dituding Pengkhianat Gerindra, Begini Jawaban Sandiaga Uno

rasid