Lebih Dari Sekadar Kata
Pakar kebijakan publik , Achmad Nur Hidayat. [Foto : internet]

Refleksi Hari Pahlawan, Gelora Minta Audit Pejabat Publik Terkait Bisnis PCR

KataKata.id – Pada momentum peringatan hari pahlawan ini Partai Gelombang Rakyat (Gelora) meminta Pejabat Publik yang diduga terseret arus bisnis PCR segera diaudit secara terang – benderang. kebijakan impor alat – alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mesti juga digugat karena baru – baru ini santer diberitakan bahwa pejabat publik diduga ikut menikmati keuntungan dibalik bisnis alat kesehatan atas dalih membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.

“Kedepan Pejabat publik perlu didisiplinkan karena mereka yang mengeluarkan kebijakan impor vaksin, impor alat test, mereka juga yang nenentukan harga, mereka juga yang punya kekuasaan memaksakan aturan agar semua test tersebut diwajibkan. maka tidak boleh ada satu rupiah pun yang masuk ke kantong mereka baik langsung maupun melalui pihak ketiga, Stop bisnis pejabat!, bila mau bisnis jadi pengusaha saja jangan jadi pejabat,” Kata Achmad Nur Hidayat Ketua Bidang kebijakan publik DPN Partai Gelora melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Indonesia, Achmad Nur Hidayat mengatakan perlu audit pejabat publik untuk akhiri spekulasi peranan mereka dalam bisnis PCR. Demikian disampaikan bersamaan momentum refleksi hari kepahlawanan nasional 2021 di Surabaya.

“Bangsa Indonesia mendapatkan inspirasi pengorbanan yang luar biasa pada 10 November 76 tahun lalu, namun hari-hari terakhir nilai kepahlawanan makin berat karena ulah praktik khianat para oknum pejabat koruptor,” Ujar Hidayat yang juga Mantan Presiden BEM UI itu.

Hidayat menilai akhir-akhir ini publik dikejutkan pemberitaan dugaan pejabat-pejabat publik yang terlibat bisnis PCR di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit akibat dampak pandemi.

“Wajar publik kecewa dan akan marah bilamana dugaan itu benar. Karena pejabat publik adalah para regulator, policy makers yang seharusnya bekerja untuk rakyat malah terlibat dalam bisnis PCR tersebut,” ujar Hidayat.

Hidayat mengingatkan bahwa peristiwa Surabaya 10 November 1945 adalah peristiwa dimana seluruh rakyat Surabaya, Arek-arek Suroboyo bersama arek-arek pemuda dari seluruh daerah berjuang melawan bangkitnya kembali kolonialisme Baru Belanda paska perang dunia ke-2.

“Anak muda seharusnya merefleksikan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa ini. Tujuan kemerdekaan dan pengorbanan para pahlawan adalah untuk mensejahterakan bangsanya, mencerdaskan bangsanya dan dapat berperan di tingkat regional dan global menjadi main player (pemain utama),” kata Hidayat.

Hidayat merasa heran dengan kewajiban test PCR yang kembali akan diwajibkan.

“Terkait dengan biaya PCR, saya heran menyaksikan bagaimana di awal pandemi biaya test PCR pernah mencapai 2 jt, kemudian terus turun sampai saat ini seharga Rp275 ribu sementara di India bisa dijual dibawah harga Rp100 ribu. Keuntungan PCR ini sudah mencapai lebih dari 150 persen dibandingkan harga tersebut dengan India,” terang Achmad Nur Hidayat.

Berita tersebut merupakan kondisi yang sangat miris dan sangat adanya conflict of interest pejabat dan bahkan berpotensi besar terjadinya korupsi.

Hidayat mengatakan bahwa ini sangat jauh dengan spirit hari pahlawan bertolak belakang 180 derajat perilaku dan mental pejabat seperti ini.

Hidayat menyarankan perlu adanya audit untuk mengakhiri spekulasi bisnis PCR pejabat publik. Hari pahlawan adalah hari pengorbanan dan hari solidaritas mencapai tujuan yang sama bukan hari meraih untung atas penderitaan publik melalui bisnis PCR.

“Audit investigasi dalam bisnis PCR sangat perlu, untuk didorong BPK, DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk menginvestigasi bisnis PCR dan itu butuh keterbukaan dari seluruh pihak termasuk kementerian dan pihak swasta dan media massa,” ujar petinggi Partai Gelora Achmad Nur Hidayat.

Hidayat setuju bila Pejabat Publik yang berbisnis PCR harus ditangkap.

“Manakala hasil audit menunjukkan ada pejabat publik baik menteri, gubernur, staf ahli, pesiunan jenderal TNI dan polisi yang menjadi pejabat yang berbisnis bersama oligarki maka mereka semua harus dibawa ke meja hijau,” kata Hidayat.

“Di hari pahlawan ini semoga tidak ada lagi pejabat publik yang berkhianat, jangan ada lagi pejabat publik yang menyembunyikan asetnya seperti pandora papers, panama papers,” kata Achmad Nur Hidayat.

“Di hari pahlawan ini, Kita merindukan pejabat publik yang bersih dan menjadi inspirasi masyakarat dalam pengorbanan dan kepahlawanan. Wahai pejabat publik sadarlah kalian untuk meniru pahlawan nasional kita. Semua kita bisa menjadi Pahlawan , bila kita mau lurus berjuang dan berkorban untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.

Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country,” tutup Hidayat.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Serangan Polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa menyebabkan 152 Orang Terluka Akibat Terkena Peluru

rasid

KPU Riau Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan di Pekanbaru

rasid

Sambangi DPD Partai Perindo Pekanbaru, Ketua SAA: Jajaran Pengurus Harus Solid Memenangkan Partai Perindo

rasid