Lebih Dari Sekadar Kata
Pengamat Kebijakan Publik, M Rawa El Amady. (Foto : Internet)

Polemik pemecatan Ketua DPRD, Pengamat : BK bukan pengambil keputusan final

KataKata.id – Dinamika politik mengenai pemecatan Hamdani dari kursi empuk ketua DPRD Pekanbaru di Riau masih terus memanas.

Pada awalnya pemecatan Hamdani itu direkomendasikan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru. Rekomendasi itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hamdani selama menjabat sebagai ketua DPRD.

Menanggapi hal itu Pengamat Politik Riau M Rawa El Amady turut buka suara. Coba lihat apakah rekomendasi Badan Kehormatan itu Final ?

“Coba periksa apakah keputusan BK itu final? BK ini kan wewenangnya mengusulkan saja ke Kemendagri melalui Gubernur,” katanya kepada KataKata, Kamis (4/11/2021).

“Coba cek undang – undang yang mengatur tentang DPR dan DPRD. Yang bisa memberhentikan ketua DPR dan DPRD itu ketua partai dan gubernur melalui usulan BK,” terangnya.

“Jadi, BK itu bukan pengambil keputusan final,” ujar Rawa.

Dia menjelaskan, Seseorang dinyatakan melanggar kode etik itu karena korupsi, tindakan asusila dan di luar kepatutan. Kalau menyangkut korupsi dan kriminal tentu sudah ada keputusan tetap.

“Kalau sifatnya perbuatan asusila tentu ada pelaporan dari pihak yang menjadi korban,” jelasnya.

“Sekarang apa yang jadi dasar keputusannya?,” tanya Dia.

“Memangnya kepemimpinan DPRD itu bersifat eksekutif sehingga perlu plt, kan tidak. Pimpinan DPRD itu kan sistemnya kepemimpinan Kolektif Kolegial. Jika pimpinan lain berhalangan hadir misalnya, pimpinan DPRD lain kan bisa menjalankannya,” ungkap Rawa.

“Intinya Posisi ketua DPRD itu tidak bisa diganti oleh partai lain,” tutupnya.

Sebelumnya, Fraksi PKS telah menjawab usulan rekomendasi BK yang menyatakan memecat Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. PKS menyebut keputusan BK tak punya dasar hukum.

“Terkait isu yang terjadi hari ini kita katakan keputusan ini sangat bertentangan dengan aturan hukum. Banyak pelanggaran terkait keputusan BK,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, kepada wartawan mengutip detik.com, Rabu (27/10/2021).

Sabarudi menilai BK seharusnya tidak melanjutkan persidangan yang berujung pada rekomendasi pemecatan. Dia mengatakan pokok perkara yang diajukan telah kadaluarsa.

“Salah satunya soal tata cara pengajuan dan tentang tata beracara. Pengaduan yang diadukan punya waktu 7 hari setelah kejadian. Semua yang diajukan sudah lebih dari batas 7 hari, sudah kedaluwarsa,” ujar Sabarudi.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

MUI Riau Doakan Partai Perindo Menjadi Partai Besar

rasid

Pengamat : Film G30S/PKI sarat akan kepentingan dan penyimpangan

rasid

Kapolda Gagas Deklarasi Bersama Tertib Berlalu lintas Mewujudkan Pemilu Damai yang berkeselamatan Tahun 2024

rasid